SKANDAL TATA KELOLA MINYAK PERTAMINA: EKS DIRUT DIVONIS 6 TAHUN, KERUGIAN NEGARA JADI SOROTAN
Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa, hakim ungkap persoalan sewa terminal BBM
JAKARTA,-Radartelusurnews.com— Perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan energi milik negara. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga periode 2021–2023, Alfian Nasution, dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Alfian terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Ia juga dijatuhi denda Rp1 miliar, dengan ketentuan pidana pengganti apabila denda tidak dibayar sesuai amar putusan.
Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta hukuman 14 tahun penjara serta uang pengganti Rp5 miliar.
Perbedaan antara tuntutan dan putusan menjadi salah satu aspek yang patut dicermati publik. Namun, penilaian terhadap putusan harus tetap didasarkan pada pertimbangan hukum majelis hakim, alat bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sewa terminal BBM menjadi salah satu pokok perkara
Dalam pertimbangan persidangan, perkara ini mencakup sejumlah tahapan kegiatan, antara lain pengadaan sewa terminal bahan bakar minyak (BBM), pemberian kompensasi BBM jenis Pertalite pada 2022–2023, serta penjualan solar nonsubsidi pada 2020–2021.
Majelis hakim menguraikan adanya persoalan dalam proses kerja sama sewa terminal BBM, termasuk penunjukan langsung kepada PT Oiltanking Merak (OTM) yang dinilai tidak memenuhi kriteria pengadaan.
Fakta persidangan tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana prosedur pengadaan, mekanisme persetujuan, dan pengawasan internal dijalankan dalam kegiatan bisnis perusahaan milik negara.
Pengelolaan aset strategis dan pengadaan dengan nilai besar membutuhkan tata kelola yang transparan, kepatuhan terhadap prosedur, serta pengendalian internal yang dapat dipertanggungjawabkan.
Angka kerugian negara harus dibaca secara cermat
Dalam pemberitaan mengenai perkara ini, muncul angka kerugian negara dalam jumlah sangat besar. Media melaporkan bahwa majelis hakim menyatakan perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar US$2,73 miliar dan Rp25,44 triliun.
Angka tersebut perlu dipahami sesuai dengan pertimbangan dan ruang lingkup perkara yang diputus. Nilai kerugian yang disebut dalam dakwaan, hasil penghitungan penyidik, dan nilai yang dinyatakan terbukti dalam putusan tidak boleh dicampuradukkan tanpa penjelasan.
Publik berhak mengetahui dasar penghitungan kerugian, hubungan antara tindakan para terdakwa dan kerugian yang dinyatakan terbukti, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak ditentukan.
Dua mantan pejabat dijatuhi hukuman
Dalam sidang yang sama, mantan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina periode 2012–2014, Hanung Budya Yuktyanta, juga dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar.
Majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan hukuman. Hal yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Adapun hal yang meringankan antara lain sikap kooperatif selama persidangan, tanggungan keluarga, belum pernah dihukum, dan faktor usia.
Pengawasan publik tidak berhenti pada vonis
Putusan pengadilan merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum, tetapi masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan upaya hukum dan pelaksanaan putusan.
Status banding atau kasasi, kekuatan hukum tetap, serta pelaksanaan eksekusi harus diperiksa melalui dokumen resmi. Putusan tingkat pertama tidak otomatis berarti perkara telah berkekuatan hukum tetap.
Di sisi lain, persoalan tata kelola perusahaan negara perlu menjadi bahan evaluasi agar prosedur pengadaan, pengawasan transaksi, dan pengambilan keputusan strategis berjalan sesuai aturan.
menegaskan pentingnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pemberitaan perkara korupsi harus bertumpu pada fakta persidangan dan dokumen resmi, tanpa mengabaikan hak jawab serta asas praduga tidak bersalah bagi pihak-pihak yang status hukumnya belum diputus secara final.
