Segel PT IKN Dicopot, Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas Berikan Klarifikasi
Purwokerto. Radartelusurnews.com ||
PT Inovasi Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten dalam status ditutup sementara Operasionalnya oleh pihak Pemkab Banyumas pada tanggal 21/8/2026 silam berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 355 Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko karena beberapa kali melakukan pelanggaran kemudian melakukan tindakan tegas dengan memasang Banner Segel Operasional Tutup Sementara yang semula terpasang di gerbang utama yang kemudian ketahuan dicopot pada tanggal 22/10/2026 dan belum diketahui pihak mana yang bertanggungjawab siapa yang copot Banner Segel tersebut. Pencopotan segel ini memicu tanda tanya besar di tengah publik, mengingat dokumen perizinan dasar—khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan kesesuaian tata ruang—diketahui belum sepenuhnya dipenuhi oleh pihak perusahaan IKN.
Dan saat Roni Hidayat Kepala DPMPTSP dikonfirmasi awak media via WhatsAap pada Jumat pagi (23/10/2026) tidak memberikan statmen tanggapan atau jawaban apapun sesuai dengan kutipan dalam pemberitaan sebelumnya di
Publik Pertanyakan Segel PT IKN dicopot, Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas Bungkam Saat Dikonfirmasi
Dan untuk memberikan ruang Hak Jawab Tim awak Media menemui dan meminta klarifikasi langsung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPtSP ) Kabupaten Banyumas Roni Hidayat, S. S. T. P, M. Si dan ditemui di ruang Meeting Kantor DPMPtSP Purwokerto pada hari Senin,26/10/2026.
Dalam Klarifikasinya kepada tim awak media Roni Hidayat menyampaikan,”Benar segel telah dilepas, tapi sanksi penghentian sementara sesuai Pasal 355 PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko masih berlaku dan dilaksanakan,” ujar Roni.
“Bahwa Managemen yang sekarang atau kuasa yang sekarang (PT IKN) mengaku salah dan akan patuh semua aturan yang ada dan akan mulai dari awal mengurus perijinan dan Tata ruang pemerintah daerah memilih langkah memfasilitasi dan memberikan ruang ketimbang sanksi tegas yang mengikat.Karena kita butuh investor dan banyak pertimbangan menyangkut nasib para pekerja yang butuh pekerjaan dan banyak pertimbangan pertimbangan lainnya,ucapnya.
“Kemarin kan kita mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh IKN karena mereka melakukan kegiatan yang kita anggap melanggar peraturan. Atas dasar itu, kita fasilitasi untuk segera mengajukan perizinan supaya mereka masih tetap berinvestasi di Kabupaten Banyumas,” ujar Roni.
Dalam penjelasannya, Kepala DPMPtSP Banyumas Roni Hidayat berdalih bahwa izin bermula dari kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara otomatis melalui sistem Online Single Submission (OSS) Kementerian. NIB kerap dijadikan acuan dasar oleh pelaku usaha untuk beroperasi, meskipun perizinan dasar teknis seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) belum terpenuhi
“Semua orang atau badan usaha boleh mendaftarkan NIB, tetapi NIB disyaratkan harus berlandaskan perizinan dasar, terutama PBG. Nah, ini yang sekarang menjadi kendala investor di mana mereka belum bisa mengajukan PBG-nya,” tambah Roni.
Perwakilan PT IKN atau melalui Kuasa Hukumnya sudah menyerahkan surat pernyataan kepada kami untuk tidak beroperasi selama proses pemenuhan persyaratan perizinan.Jadi pemasangan segel tidak diperlukan lagi,” katanya.
Dan saat Tim awak media ingin melihat bukti surat tersebut Kepala DPMPtSP belum bisa memenuhi permintaan tersebut.
(Warto)
