Bupati Sadewo Tegaskan UHC Banyumas Tak Dihentikan, Posko Pengaduan Dibuka
Banyumas. Radartelusurnews.com || Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan program Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan dan tidak pernah dihentikan. Evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten.
Banyumas bertujuan memperbaiki ketepatan data penerima manfaat agar bantuan kesehatan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Penegasan tersebut disampaikan dihadapan para awak media, Selasa (27/20/26) di Ruang Joko Kaiman, Purwokerto.
“UHC tidak dihentikan. Kami melakukan evaluasi karena di lapangan ditemukan masyarakat yang kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil,”ujarnya.
Menurut Sadewo, persoalan utama yang ditemukan dalam pelaksanaan program di lapangan adalah ketidaksesuaian data tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Akibatnya, warga yang secara ekonomi tergolong tidak mampu justru tercatat dalam kelompok desil yang lebih tinggi.
Persoalan ketidakakuratan data desil juga telah dibahas Sadewo bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Jakarta pada 12 Oktober 2026.
Menteri Sosial membenarkan bahwa penetapan desil selama ini memiliki margin error sampai 30 persen, dan menyampaikan bahwa Kemensos sedang menyiapkan aplikasi PERLINSOS yang terhubung dengan Dukcapil, Samsat, dan perbankan, dengan target margin error maksimal 2 persen.
‘’Saya bilang ke Gus Ipul, meskipun sudah menggunakan PERLINSOS, saya minta diadakan cek lapangan, seperti halnya quick count,’’ungkapnya.
Sadewo berujar, Menteri Sosial menyetujui dan berencana menjadikan Banyumas sebagai percontohan penerapan kategori desil dan UHC yang efisien serta tepat sasaran.
‘’Gus Ipul setuju. Beliau mau ke sini , mau mengumpulkan perwakilan RT, petugas input di kelurahan dan desa, kemudian camat-camat,’’ucapnya.
Sadewo juga menjelaskan, pemerintah tengah mengevaluasi pembagian tanggung jawab pembiayaan kesehatan berdasarkan kelompok kesejahteraan. Masyarakat miskin dan rentan tetap menjadi prioritas penerima bantuan, sedangkan warga yang dinilai mampu diarahkan menggunakan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri.
Rencana pembagian beban pembiayaan yakni, desil 1–4 ditanggung APBN, desil 5–6 APBD kabupaten/kota, desil 7–8 APBD provinsi, dan desil 9–10 mandiri.
Dua skema tindak lanjut bagi peserta, Skema A (PBI APBD) untuk warga kurang mampu yang memenuhi kriteria prioritas. Pengusulan melalui Puskesmas atau Rumah Sakit dengan berkas e-KTP Banyumas, KK, dan surat diagnosis/rawat inap, diteruskan ke Dinkes-KB dan diaktivasi BPJS Kesehatan.
Sementara, Skema B (Peserta Mandiri/Bantuan BAZNAS dan CSR) untuk peserta PBI APBD nonaktif.
Warga desil 1–5 yang butuh penanganan segera dapat direaktivasi 1×24 jam dengan bantuan premi dan tunggakan dari BAZNAS/CSR; warga desil 6–10 diarahkan menjadi peserta mandiri.
Sebagai langkah konkret untuk menjawab persoalan tersebut, Pemkab Banyumas membuka Posko Pengaduan dan Informasi UHC di ruang rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra), kompleks Kantor Bupati Banyumas.
Melalui layanan tersebut, pemerintah daerah berharap pengaduan warga dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat dan terkoordinasi. Posko UHC melayani masyarakat pada hari kerja pukul 08.00–16.00 WIB. Selain datang langsung, warga dapat menghubungi layanan informasi UHC Banyumas melalui nomor 0813-9145-272.
(Warto)
