Uji Kepatuhan PT IKN Hadapi Tembok Verifikasi Pajak Pemda Banyumas
Banyumas. Radartelusurnews.com || Setiap perusahaan atau badan usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyumas wajib menyetor pajak daerah sesuai dengan jenis kegiatan usaha dan objek pajak yang dimiliki atau dikelola. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian disesuaikan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2025.
Menanggapi polemik PT Inovasi Kota Nusantara (IKN) di Desa Losari, kecamatan Rawalo, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas, Sugeng Amin, saat ditemui di Pendopo Si Panji, Rabu (28/10/2026), menyampaikan pihaknya sedang melakukan penelusuran data terkait status kewajiban perpajakan perusahaan tersebut.
“Penelusuran ini menyusul polemik operasional pabrik yang dinilai belum memiliki kelengkapan perizinan penuh,” ujar Sugeng.
Segel PT IKN Dicopot, Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas Berikan Klarifikasi
Ia menjelaskan, secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Sugeng Amin dalam keterangannya juga menyampaikan,”Adapun rincian tarif utama bagi perusahaan di Banyumas adalah sebagai berikut:
1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan tarif standar 10% untuk restoran, tenaga listrik, perhotelan, dan parkir. Khusus untuk jasa hiburan seperti diskotik, karaoke, dan spa, tarifnya 40% hingga 75%.
2. Pajak Reklame sebesar 25% dari Nilai Strategis Reklame (NSR).
3. Pajak Air Tanah (PAT) sebesar 20% dari Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang bersifat progresif 0,1% hingga 0,5% dari NJOP.
Terkait PBB-P2, Sugeng menegaskan penetapan besarannya tidak sama untuk setiap objek. Tarif didasarkan pada jenis bangunan, di mana nilai pajak untuk hunian berbeda dengan bangunan industri atau pabrik. Penilaiannya mengacu pada tabel standar yang mempertimbangkan faktor permanensi bangunan, apakah permanen, semi-permanen, atau darurat, serta ukuran dan spesifikasi teknis lainnya.
*SPPT Atas Nama PT IKN Belum Pasti*
Ditanya apakah SPPT atas aset di lokasi PT IKN sudah beralih nama menjadi atas nama PT IKN, Bapenda menyatakan masih dalam tahap penelusuran.
“Saya belum tahu pasti. Baru saja saya perintahkan kepada rekan-rekan untuk melacak, apakah objek dan subjek pajak di lokasi PT IKN sudah beralih atau belum,” ungkap Sugeng Amin.
Pihaknya juga belum dapat menarik kesimpulan apakah kewajiban pembayaran pajak dari PT IKN ke Pemkab Banyumas sudah ada atau belum.
“Saya tidak bisa menyimpulkan sebelum datanya terverifikasi. Jika sudah ada, akan kami sampaikan ada. Jika belum, akan kami sampaikan belum. Saat ini proses perizinan masih berjalan, dan penegasan kewajiban perpajakan akan mengikuti kelengkapan dokumen yang ada,” jelasnya.
Beberapa jenis pajak yang berpotensi dipungut dari PT IKN antara lain PBB-P2 sepanjang tanah dan bangunan telah tercatat, BPHTB jika telah terjadi peralihan hak, Pajak Reklame untuk papan nama melebihi satu meter persegi, PBJT untuk penyediaan makanan dan minuman, serta PAT jika menggunakan air tanah.
*Data Wajib Pajak Rahasia*
Kepala Bapenda menegaskan data rinci wajib pajak dilindungi undang-undang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 Pasal 5 ayat 4 serta UU Nomor 1 Tahun 2012, pejabat tidak berwenang membuka identitas maupun isi data wajib pajak kepada pihak lain tanpa izin sah. Oleh karena itu, nilai pasti besaran pajak yang harus disetorkan belum dapat diumumkan saat ini.
(Warto)
