Kejari Banyumas Bebaskan Pencuri Burung Lewat Keadilan Restoratif
Banyumas. Radartelusurnews.com || Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyumas menunjukkan wajah humanis penegakan hukum. Seorang warga bernama GATHOT DWI PANGGA alias GATOT bin JOKO SUWARTO yang terjerat kasus pencurian tiga ekor burung senilai Rp600.000, akhirnya dibebaskan melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR).
Tersangka disangka melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian, Selasa (28/10/2026),
Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas Bambang Sunoto,S.H.,M.H. melalui Kasi Pidum Amanda Adelina,S.H.,M.H menyampaikan “bahwa berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap atau P-21 pada tanggal 6 Oktober 2026. Selanjutnya, pada tanggal 7 Oktober 2026 telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik kepada Penuntut Umum.ujarnya.
“Setelah Tahap II, Kejari Banyumas melihat adanya itikad baik dan memenuhi syarat untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Maka pada tanggal 13 Oktober 2026, proses penanganan penyelesaian perkara dengan MKR dilaksanakan.tambahnya.
Proses tersebut kemudian diekspos ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada 20 Oktober 2026 dan langsung disetujui pada tanggal yang sama.
Setelah mendapatkan persetujuan, keputusan MKR berupa penetapan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selanjutnya dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Banyumas sesuai ketentuan Pasal 86 KUHAP.
Pasal tersebut mengatur bahwa surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama tiga hari dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Atas proses tersebut, Pengadilan Negeri Banyumas menerbitkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid.TITUT/2026/PN BMS.
Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 27 Oktober 2026, Kejari Banyumas telah melaksanakan pengembalian tersangka kepada lingkungan masyarakat.
“Kejaksaan tidak hanya menghukum, tapi juga memulihkan. Untuk perkara dengan kerugian kecil, ada perdamaian antara pelaku dan korban, serta pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, maka keadilan restoratif adalah jalan terbaik,” ujar sumber di Kejari Banyumas.
Penyelesaian melalui MKR ini menjadi bukti bahwa hukum di Banyumas tidak selalu harus berujung penjara, terutama untuk kasus-kasus kecil yang merugikan di bawah Rp2,5 juta dan telah ada perdamaian.
(Warto)
