Belum Terima Salinan Putusan, MA Tunda Penjelasan soal Suket Pendidikan Gibran

JAKARTA,- Radartelusurnews. Com || Pembatalan konferensi pers tersebut dilakukan sekitar satu jam sebelum jadwal pelaksanaan. Padahal, agenda itu semula ditujukan untuk mengungkap alasan hukum majelis kasasi membatalkan keabsahan suket penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Mahkamah Agung (MA) membatalkan konferensi pers yang sedianya digelar pada Senin (2/11) untuk menjelaskan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka. Pembatalan dilakukan lantaran Biro Hukum dan Humas MA belum menerima salinan lengkap putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Andi Julia Cakrawala, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh tanpa salinan putusan tersebut. “Sehingga kami belum dapat memberikan informasi secara utuh pada konferensi pers hari ini. Untuk itu, konferensi pers pada hari ini dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut,” ujar Andi dalam keterangan tertulis, Senin (2/11).

Pembatalan konferensi pers tersebut dilakukan sekitar satu jam sebelum jadwal pelaksanaan. Padahal, agenda itu semula ditujukan untuk mengungkap alasan hukum majelis kasasi membatalkan keabsahan suket penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait keabsahan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran, khususnya sebagai persyaratan administratif pencalonan wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut dijatuhkan pada Jumat (30/10) oleh majelis kasasi yang diketuai Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Yulius. Majelis hakim juga terdiri atas Hakim Agung Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan judex facti, mengadili sendiri, serta mengabulkan seluruh gugatan penggugat.Pembatalan konferensi pers tersebut dilakukan sekitar satu jam sebelum jadwal pelaksanaan. Padahal, agenda itu semula ditujukan untuk mengungkap alasan hukum majelis kasasi membatalkan keabsahan suket penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.“Amar putusan: Kabul kasasi, batal putusan Judex factie, Adili Sendiri, Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,” demikian petikan amar putusan sebagaimana dikutip pada Jumat (30/10).

Dalam perkara ini, Subhan Palal menggugat keabsahan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Gugatan tersebut sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui Putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. PTUN Jakarta berpendapat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena substansi sengketa berkaitan dengan persyaratan administratif calon wakil presiden dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Putusan tersebut kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT. Tidak menerima hasil tersebut, Subhan mengajukan kasasi ke MA. Berkas kasasi dikirimkan pada 22 September 2026 hingga akhirnya diputus pada 30 Oktober 2026.Meski amar putusan kasasi telah diketahui, pertimbangan hukum yang mendasari keputusan majelis hakim mengabulkan gugatan Subhan masih belum terungkap. Ketiadaan salinan lengkap putusan membuat alasan pembatalan keabsahan suket penyetaraan pendidikan Gibran belum dapat diketahui secara terperinci.

Adapun dalam salinan gugatannya, petitum yang dicantumkan Subhan antara lain mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 9149/D.Dl/Ks/2019, memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 9149/D.Dl/Ks/2019, serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Sebelumnya, dalam putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu mengenai persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam pertimbangannya, MK merujuk keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan tidak terdapat dokumen ijazah sebagai bukti pendukung pengajuan surat penyetaraan ijazah luar negeri. Dokumen yang disertakan dalam pengajuan suket penyetaraan tersebut antara lain certificate of attendance atau bukti kehadiran, academic records, serta explanation of grades.

MK menilai dokumen-dokumen tersebut tidak membuktikan kelulusan atau penyelesaian pendidikan. Sebaliknya, certificate of attendance hanya menunjukkan kehadiran seseorang dalam proses pembelajaran, bukan bukti bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan.Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan itu mengemuka setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi seorang advokat bernama Subhan.

“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10).

Apa konsekuensi putusan tersebut? Dan bagaimana perjalanan perkara itu?

Bagaimana perjalanan perkara?
Perkara ini diajukan oleh Subhan, seorang advokat yang memiliki firma hukum Subhan Palal & Rekan.Dia mengjukan gugatan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT.

Subhan menggugat Kemendikdasmen sebagai pihak yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berikut gugatannya di PTUN Jakarta:

Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
Menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.Pokok persoalan yang dipermasalahkan Subhan berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Berdasarkan data KPU, Gibran tercatat pernah menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura, pada 2002-2004.

Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan di UTS Insearch, Sydney, Australia, pada 2004-2007.

Subhan mempersoalkan apakah riwayat pendidikan tersebut dapat disetarakan dengan pendidikan SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.

Menurut dia, ketentuan dalam UU Pemilu secara eksplisit mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden merupakan warga negara Indonesia yang harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.

“UU hanya menyebutkan tamat SLTA atau SMA. Tidak ada amanat soal sekolah luar negeri,” kata Subhan.Meski demikian, Subhan membantah gugatan yang diajukannya memiliki kepentingan politik.

Dia menyebut langkah tersebut merupakan inisiatif pribadi untuk mempersoalkan persoalan hukum. “Saya maju sendiri, enggak ada sponsor,” kata Subhan, dikutip dari Kompas.com, 4 September 2025.

Gugatan Subhan itu awalnya tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dia kemudian mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menguatkan putusan PTUN Jakarta.Setelah dua kali kandas di tingkat pengadilan pertama dan banding, Subhan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung melalui kasasi.

Berdasarkan informasi pada laman resmi PTUN Jakarta, berkas kasasi yang diajukan Subhan dikirim pada Selasa (22/9/2026). Pengajuan tersebut tercatat dengan nomor penerimaan 3449/PAN.W2.TUN1/HK.02.7/IX/2026.

Upaya hukum terakhir Subhan itu akhirnya membuahkan hasil. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Subhan melalui putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang dikeluarkan pada Jumat (30/10/2026).

Dalam putusan bernomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026., MA menganulir putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta.

Majelis hakim kasasi juga mengambil alih perkara dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Subhan untuk seluruhnya.

“Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan kasasi MA.

Dengan begitu, tuntutan Subhan agar surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum turut dikabulkan.

Apa konsekuensi hukumnya?
Putusan kasasi MA menyatakan surat penyetaraan ijazah Gibran tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan penarikan dan pemusnahannya.

Karakter ex tunc dari putusan ini berarti surat tersebut dianggap tidak pernah memiliki kekuatan hukum sejak diterbitkan pada 2019, menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ahmad Yani, dalam tulisannya yang dimuat Kompas.com.

Akibatnya, verifikasi pencalonan yang dilakukan KPU kehilangan dasar yuridisnya.

“Ketika syarat yang menjadi prasyarat pencalonan dinyatakan tidak pernah terpenuhi secara sah, pemegang jabatan berada dalam keadaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden,” tulisnya.

Kondisi ini, menurut Ahmad Yani, berpadu dengan temuan materiil Mahkamah Konstitusi.Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas.

Selanjutnya, MK menyatakan dokumen lain seperti certificate of attendance yang dimiliki Gibran bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat melainkan, merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dalam posisinya sebagai wakil presiden sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan bukti yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah di luar negeri.

Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat SMA, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur UUD 1945.Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menilai pertimbangan hukum MK membuka ruang perdebatan mengenai kemungkinan penggunaan mekanisme impeachment atau pemakzulan.

Menurut dia, temuan dalam putusan tersebut dapat memunculkan argumen bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden karena persoalan administrasi, atau bahkan telah melakukan perbuatan tercela—dua alasan yang dapat digunakan dalam proses pemakzulan berdasarkan konstitusi.

Perkara berbeda
Gugatan kasasi Subhan yang dikabulkan Mahkamah Agung berbeda dengan perkara yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana dengan kuasa hukumnya, Denny Indrayana.

Perkara tersebut ramai diperbincangkan setelah Denny melakukan aksi walk out di persidangan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10).

Denny selaku kuasa hukum mengungkap alasan walk out dan memutuskan mencabut gugatan tersebut.

Pertama, penggugat meyakini putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 01/PHPU.PRES-XXIV/2025 yang dalam pertimbangannya telah menyebut tidak memiliki bukti kuat bahwa Gibran punya ijazah setara SMA. Sehingga Suket penyetaraan ijazah milik Gibran dinilai telah kehilangan kekuatan hukumnya.

Kedua, tim kuasa hukum tidak ingin proses persidangan di PTUN justru mendelegitimasi putusan MK.

Terakhir, tim kuasa hukum mempertimbangkan proses kasasi atas gugatan serupa yang diajukan rekannya di Mahkamah Agung.

Menurut Denny, perkara yang lebih dahulu diajukan Subhan terkait surat keterangan pendidikan Gibran tersebut kini telah memasuki tahap kasasi.

Gibran sempat merespons hal ini dengan menyebut sudah siap buka-bukaan, namun penggugat malah menarik gugatannya.

“Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian, dan kami juga siap untuk buka-bukaan. Ya, tapi mau gimana lagi, penggugatnya malah mundur,” kata Gibran usai salat Jumat di Jakarta Barat.

Rep : Elvira