PENGGUGAT melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Nusantara menghadirkan saksi fakta dari pelaku usaha dan ahli teknis dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Eng. Akbar Rahman, S.T., M.T.
BANJARMASIN,-Radartelusurnews. Com – Sidang dipimpin Hakim Ketua Hidayat Pratama Putra, S.H., M.H., didampingi Hakim Anggota Wisnu Tri Nugroho, S.H., dan Gurnita Ning Kusumaningsih, S.H., M.H. Sidang dimulai pukul 09.57 WITA dengan agenda pembuktian tambahan berupa bukti surat, saksi fakta, dan ahli.
Dalam pembuktian surat, kuasa hukum penggugat menyerahkan enam bukti tambahan bertanda P-34 sampai P-40, sementara tergugat menyerahkan empat bukti bertanda T-28 sampai T-31.
Saksi: Omzet Turun 30 Persen, Bibit Kopi Mati
Penggugat menghadirkan Dwi Putra Kurniawan, petani sekaligus pelaku usaha kopi dan pemilik kafe. Dalam kesaksiannya, ia menyebut pemadaman listrik berdampak langsung pada usahanya dan menyebabkan penurunan omzet sekitar 25-30 persen selama periode pemadaman.
Ia menjelaskan, operasional kafe yang bergantung pada listrik, jaringan Wi-Fi, dan peralatan pendukung terganggu. Di sektor hulu, penyiraman bibit kopi menggunakan mesin pompa air juga terhenti saat listrik padam, sehingga sebagian bibit mati karena kekurangan air.
Sementara itu, pihak tergugat juga menghadirkan seorang saksi dari perspektif operasional ketenagalistrikan.
Ahli ULM: Kerugian Bisa Dihitung Ilmiah
Dalam pemeriksaan ahli, Akbar Rahman dimintai penjelasan mengenai pentingnya kontinuitas pasokan listrik bagi bangunan, rumah tangga, UMKM, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik, serta dampak pemadaman berulang terhadap peralatan elektronik dan kegiatan ekonomi.
Majelis juga mendalami metodologi penghitungan potensi kerugian ekonomi dalam Nota Pendapat Ahli Juli 2026. Dalam kajian tersebut, estimasi potensi kerugian kelompok rumah tangga dan UMKM di Kota Banjarmasin mencapai Rp5,23 miliar hingga Rp84,9 miliar dalam satu minggu.
Ahli juga dimintai keterangan mengenai kemampuan teknologi dan basis data PLN dalam mengidentifikasi pelanggan terdampak serta menghitung kompensasi berdasarkan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025.
(Herman soetiady)
