KPU Banjarmasin Gelar Rakor PAW dan Pemutakhiran SIPOL, 4 Kasus PAW Dibahas, Salah Prosedur Bisa Jadi Sengketa
BANJARMASIN,-Radartelusurnews. Com – KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin menggelar Rapat Koordinasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota (DPRD) Kota dan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui (SIPOL) Semester II Tahun 2026, Sabtu malam (14/11/2026) di (MRK) Coffee, Banjarmasin.
Kegiatan ini dihadiri pimpinan partai politik se-Kota Banjarmasin, Bawaslu, Pemerintah Kota, Kesbangpol, dan (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan.
Ketua (KPU) Kota Banjarmasin, Hj. Rusnailah, mengatakan rapat koordinasi ini membahas 4 kasus (PAW) yang sedang diproses serta evaluasi pemutakhiran data partai politik melalui (SIPOL) Semester I Tahun 2026.
Aturan (PAW) Berdasarkan (PKPU) 3/2025
Narasumber utama, Arif Mukhyar dari (KPU) Provinsi Kalsel, menjelaskan (PAW) bukan sekadar pergantian kursi, melainkan proses hukum-administratif.
Calon pengganti harus berasal dari partai dan dapil yang sama, dengan peringkat suara sah terbanyak berikutnya dari (DCT) Pemilu Terakhir,” ujarnya.
Alasan pemberhentian pun harus jelas dan dibuktikan dokumen, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan sesuai peraturan perundang – undangan.
Arif menegaskan tenggat waktu yang ketat. (KPU) hanya memiliki waktu 5 hari untuk menyampaikan nama calon pengganti berdasarkan hasil verifikasi sejak surat permintaan diterima. Jika masih perlu klarifikasi, dilakukan maksimal 3 kali, masing-masing 14 hari. Sementara tanda terima (LHKPN) wajib disampaikan paling lambat 3 hari.
Proses (PAW) dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen (PAW) (SIMPAW), mulai dari surat (DPRD) verifikasi (KPU) hingga koordinasi keputusan pengangkatan oleh Gubernur.
Salah Prosedur Berpotensi Sengketa
Arif mengingatkan, kesalahan sekecil apa pun dalam (PAW) berpotensi menimbulkan sengketa. Misalnya, calon pengganti tidak sesuai peringkat suara, tidak berasal dari partai dan dapil yang sama, atau tidak memenuhi syarat.
Sengketa juga bisa muncul jika dasar pemberhentian tidak jelas atau dokumen pendukung tidak lengkap, serta jika ada keberatan dari masyarakat atau calon lain yang tidak ditindaklanjuti melalui mekanisme klarifikasi.
Karena itu, (KPU) wajib melakukan verifikasi cermat terhadap perolehan suara sah, (DCT) penetapan calon terpilih, hingga dokumen pemberhentian, dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.
4 Kasus (PAW) di Banjarmasin
Adapun 4 kasus (PAW) yang disampaikan (KPU) Kota Banjarmasin, yakni:
1. Partai Golkar: Rusbandi meninggal dunia sebelum pelantikan. Digantikan H. M. Rian Zulfikar.
2. Partai Gerindra: H. M. Yamin HR mengundurkan diri karena maju sebagai Calon Wali Kota Banjarmasin. Digantikan Hj. Neli Listriani.
3. PAN: Afrizaldi berhenti. Digantikan Jam’iah.
4. PDI Perjuangan: Taufik (Dapil Banjarmasin 2, 2.680 suara) meninggal dunia. Digantikan Fazlur Rahman (2.263 suara), dengan status di (SIMPAW) memenuhi syarat.
5.
Pemutakhiran (SIPOL) Semester II 2026
Selain (PAW, KPU) juga membahas pemutakhiran data partai politik melalui (SIPOL) Data yang perlu dimutakhirkan meliputi susunan kepengurusan, domisili kantor sekretariat, data keanggotaan, serta data Liaison Officer (LO) dan Admin (SIPOL)
Periode pemutakhiran Semester II Tahun 2026 berlangsung Juli hingga Desember 2026, dengan batas penyampaian paling lambat 3 hari kerja sebelum akhir Desember 2026.
Berdasarkan rekapitulasi Semester I Tahun 2026, tercatat 14 partai sudah melakukan pemutakhiran. (KPU) berharap pada semester ini seluruh 18 partai politik di Banjarmasin dapat melengkapi datanya.
Bagi partai yang mengalami kendala, (KPU) membuka Helpdesk (SIPOL) di Jl. Perdagangan No. 02 Banjarmasin, Senin – Kamis pukul 08.00-16.00 WITA.
(Radartelusur.news.com) Herman Soetiady
