Terbongkar! Sertifikat HM No.1096 Atas Nama HS Warga Desa Karangtawang Nusawungu, Asal Hak Hanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik,Siapa Dalangnya?
Cilacap. Radartelusurnews.com || Teka-teki sengketa tanah di Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, akhirnya terungkap setelah awak media Radartelusurnews.com menemui Pemilik sah dari Sertifikat Hak Milik No. 1096.Atas Nama HS.
*Fakta Sertifikat:*
– Hak: Milik No. 1096, Desa Karangtawang
– NIB: 11.30.16.01.02625
– Surat Ukur No. 00732/Karangtawang/2020, Tgl 15/06/2020
– Luas: *547 m²*
– Pembukuan: Cilacap, 22/06/2020
– Penerbitan: Cilacap, 22/06/2020, oleh Ketua Panitia Ajudikasi Tim II PTSL
*Fakta SPPT PBB P2*
SPPT PBB P2 Tahun 2026 masih atas nama pemilik pertama (Nami), untuk tanah seluas 512 m² di Jl. Sekolahan RT.005 RW.01 Karangtawang, dengan NOP 33.01.160.001.026-0086.0.
*Asal Hak Bukan Jual Beli*
Yang paling krusial, dalam kolom Asal Hak tercantum:
*”1. Konversi – Pengakuan Hak”*.
Tidak ada Jual Beli, tidak ada Hibah, tidak ada Waris. Dasar pendaftarannya hanya *Daftar Isian 202 No. 7641/BA/2020* dan *Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 20/04/2020 PTSL_TA.2020*.
Artinya, sertifikat ini terbit atas dasar pengakuan bahwa HS menguasai secara fisik tanah tersebut.
*Pengakuan Tidak Pernah Jual*
Sementara itu, pemilik pertama (Nami) yang masih memegang dan membayar Pajak SPPT PBB P2 Tahun 2026 dan saat dikonfirmasi di rumahnya di dusun Karangtawang RT 05/RW/01 Jumat,13/11/2026 mengaku “Tidak pernah menjual tanahnya kepada pihak manapun”
“Saya maupun suami saya tidak pernah ada perjanjian apapun dan tidak pernah menjual kepada siapapun,jadi kalau tanah saya yang di Blok 26 sudah berpindah nama ke orang lain dasarnya apa trus kok bisa pemerintah desa Karangtawang mengurus sampai Sertifikat jadi atas nama orang lain,tegasnya.
. *Pemilik Pertama Masih Bayar PBB Sampai 2026*
SPPT PBB P2 Tahun 2026 masih atas nama pemilik pertama (Nami), untuk tanah seluas 512 m² di Jl. Sekolahan RT.005 RW.01 Karangtawang, dengan NOP 33.01.160.001.026-0086.0. an Objek tersebut untuk Pajak SPPT PBB P2 masih dibayar setiap tahun karena merasa tidak pernah dialihkan atau dijual maka masih di garap atau dimanfaatkan pemilik pertama.
“SPPT PBB P2 dari dulu semenjak tanah itu saya beli ke Tarsem alias Nini Sembrut waktu saya masih kerja di Malaysia setelah lintiran saya yang bayar sampai sekarang mas”ucapnya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: Jika pemilik pertama tidak pernah menjual, atas dasar dokumen apa peralihan hak tersebut dilakukan hingga sertifikat Hak Milik No. 1096 bisa terbit?
Apakah ada dugaan Perangkat Desa Karangtawang main main dengan Hukum Pertanahan/Agraria yang berlaku di Indonesia.
Dalam hukum pertanahan, peralihan hak harus didasarkan pada akta yang sah di hadapan PPAT, seperti akta jual beli, hibah, atau keterangan waris. Tanpa dasar yang sah, sertifikat yang terbit berpotensi cacat hukum dan dapat dibatalkan melalui mekanisme yang berlaku.
Dalam wawancara dengan awak media Radartelusurnews.com di rumah N korban pemilik lahan yang diserobot tetangganya sendiri HS dan ada dugaan Intervensi serta campur tangan Oknum Kades beserta perangkat desa lainnya dalam proses PTSL .Bahkan dalam pengakuannya saat dilaksanakan Mediasi beberapa tahun silam di Kantor Desa Karangtawang Korban (Nami) mengaku dibentak sembari menggebrak gebrak meja memaksa pemilik tanah untuk mau tandatangan.
Ditanya siapa yang membentak sembari gebrak meja korban menyampaikan pak kades,ucapnya dengan nada sedih.
Dan yang lebih janggal lagi terdapat selisih luas antara sertifikat (547 m²) dengan SPPT PBB (512 m²), yakni 35 m², yang juga menjadi pertanyaan dalam sengketa ini.
*Pertanyaan Untuk BPN dan Desa*
1. Siapa yang menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 20/04/2020 tersebut?
2. Apakah pemilik pertama pernah dimintai keterangan / persetujuan dalam proses ajudikasi PTSL 2020?
3. Bagaimana proses konversi pengakuan hak bisa terjadi atas tanah yang masih tercatat atas nama pemilik pertama di Letter C dan di PBB?
*Konfirmasi Kepala Desa Karangtawang
Awak media Radartelusurnews.com mengkonfirmasi Kepala Desa Karangtawang Tarno pada Senin,16/11/2026 dikantor Pemdes perihal Proses Pengurusan Sertifikat Hasil PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Tahun 2020
“Saya waktu itu hanya menandatangani dan tidak mengetahui satu persatu nama warga yang mengurus karena sudah ada yang mengurus yaitu Pokmas,jelasnya.
Sebenarnya ini awalnya Hutang piutang mas karena ada
*Kenapa Data Luas Objek Berbeda*
Kades menjawab itu sudah diukur langsung ke lokasi lahan yang diajukan untuk Proses Sertifikat dari BPN didampingi Pokmas
*Kades dikonfirmasi apakah ada Akte Jual beli yang mendasari Proses Penerbitan Sertifikat melalui PTSL kades menjawab” tidak ada”.
Redaksi telah berupaya mendapatkan jawaban dari kades Karangtawang tetapi terkesan berbelit belit dan melempar permasalahan pada pihak lain seolah olah ada yang disembunyikan dan meminta secepatnya dipertemukan antara Pemilik dan para pihak yang terlibat dalam Proses PTSL tahun 2020 silam dan belum meminta konfirmasi kepada Pihak HS maupun ahli warisnya selaku pemegang sertifikat,dan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi belum didapatkan.
Redaksi Radartelusurnews.membuka ruang hak jawab kepada semua pihak, sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.
(Warto)
