Mantan Kasi Pemerintahan Desa Klapagading Kulon Bersaksi: Tanda Tangan Saya, Tapi Saya Tidak Baca Isinya
Banyumas. Radartelusurnews.com || Kesaksian Mantan Kasi Pemerintahan Desa Klapagading Kulon, Jaril, menjadi pusat perhatian dalam sidang sengketa tanah di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, Selasa (17/11/2026).
Jaril dihadirkan sebagai saksi dari pihak tergugat dalam perkara perdata Nomor 61/Pdt.G/2026/PN Pwt. Namun, keterangan yang disampaikannya justru membuka persoalan baru yang selama ini dipertanyakan penggugat.
Di hadapan majelis hakim, Jaril membenarkan bahwa tanda tangan yang tercantum dalam surat pembatalan permohonan proses jual beli di BPN Banyumas adalah tanda tangannya. Akan tetapi, ia menegaskan tidak membaca dan tidak mengetahui isi dokumen tersebut saat menandatanganinya.
“Saya hanya diminta tanda tangan. Isinya saya tidak tahu, saya tidak baca,” ujar Jaril dalam persidangan.
Pengakuan itu menjadi sorotan, karena penggugat mengaku tidak pernah mengajukan maupun menyetujui pembatalan tersebut. Padahal surat pembatalan itu kemudian menjadi bagian dari rangkaian administrasi pertanahan yang membuka jalan bagi proses peralihan tanah kepada Teguh Hermanto.
Jaril yang menjabat Kasi Pemerintahan hingga Mei 2026 itu juga mengaku baru mengetahui keberadaan surat pembatalan tersebut setelah majelis hakim menunjukkan dokumennya di persidangan.
*Yang Tahu Hanya dari SPPT dan Penguasaan Fisik*
Dalam kesaksiannya, Jaril mengaku pengetahuannya soal tanah sengketa lebih banyak bersumber dari administrasi desa, terutama SPPT dan penguasaan fisik.
Ia menyebut, pencatatan yang diketahuinya semula atas nama Hidayat, kemudian beralih kepada Teguh Hermanto pada 2025. Pembayaran PBB periode 2025-2026 juga disebut sudah dibayar oleh Teguh Hermanto.
Jaril mengaku pernah melihat salinan dua sertifikat elektronik atas nama Teguh Hermanto untuk empat bidang tanah di Blok 15, yakni NOP 011, 014, 017, dan 018.
Ia juga mengaku tidak mengetahui secara detail proses jual beli antara keluarga Hidayat dengan Teguh Hermanto. Keterangan ini kemudian menjadi perhatian, karena saksi kedua menyebut Jaril turut hadir dalam proses di hadapan notaris di Jalan Sukadamai.
*Kuasa Hukum Penggugat Soroti Surat Pembatalan*
Kuasa hukum penggugat, Eko Prihatin, SH, menilai kesaksian Jaril justru memperkuat dugaan adanya kejanggalan dalam surat pembatalan tersebut.
“Surat pembatalan seharusnya atas permintaan dan persetujuan pemohon. Klien kami menyatakan tidak pernah mengajukan pembatalan itu,” kata Eko seusai sidang.
Menurut Eko, keterangan Jaril yang mengaku hanya diminta tanda tangan tanpa membaca isi dokumen, menunjukkan perlunya pengujian lebih jauh tentang siapa yang membuat, menginisiasi, dan menggunakan surat tersebut dalam proses di BPN.
*Saksi Kedua Ikut Disorot*
Persidangan juga menghadirkan Catur Herlambang, warga Tinggarjaya. Ia mengaku hadir dalam mediasi di Kantor BPN Banyumas sebagai pihak dari Hidayat.
Catur menyebut mediasi terakhir pada 2024 mengarah pada pengakuan Teguh Hermanto sebagai pemilik tanah. Ia juga menyatakan jual beli antara Turinah dan Ikbal dengan Hidayat belum pernah tuntas karena tidak ada pembayaran yang diselesaikan.
Namun kapasitas Catur turut dipersoalkan. Eko mempertanyakan mengapa Catur yang bukan pihak bersengketa, justru terlihat sangat menguasai persoalan sejak mediasi hingga pemeriksaan setempat.
“Dia bukan pihak yang bersengketa, tetapi terlihat sangat menguasai persoalan,” ungkap Eko.
Catur sendiri mengaku sejak 2025 menggarap sawah sengketa dengan menyewa dari Teguh Hermanto. Sebelumnya, tanah itu digarap keluarga Hidayat.
Majelis hakim memberi kesempatan satu kali lagi kepada para pihak untuk menghadirkan saksi sebelum masuk tahap kesimpulan. Sidang ditunda hingga Selasa (24/11/2026) pukul 14.00 WIB, dengan agenda pembuktian tambahan dari pihak penggugat.
(Warto)
