Tembus 265 Kasus hingga September, Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak di Samarinda Diprioritaskan
SAMARINDA,-Radartelusurnews. Com – Perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Tepian julukan Samarinda terus diperkuat menyusul tingginya angka laporan kekerasan sepanjang tahun ini.
Hingga periode September 2026, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Samarinda mencatat sebanyak 265 kasus. Angka tersebut bahkan telah melampaui total catatan sepanjang tahun 2025 lalu yang berada di angka 264 kasus.
Dari ratusan kasus yang masuk selama sembilan bulan terakhir itu, terdata sebanyak 268 korban yang terdiri atas 166 anak dan 102 perempuan. Sebagai perbandingan, sepanjang tahun lalu jumlah korban secara keseluruhan mencapai 303 jiwa.
Merespons tren peningkatan laporan tersebut, (UPTD PPA) Samarinda berupaya memastikan setiap korban mendapatkan hak pemulihan secara cepat tanpa harus terhambat urusan administratif yang berbelit.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui peluncuran inovasi bertajuk Perbaikan Tata Kelola Rujukan Kasus Perempuan dan Anak Kota Samarinda atau yang disingkat (RUPAWAN)
Kepala (UPTD PPA) Samarinda, Violetta, mengungkapkan bahwa inovasi ini dirancang khusus untuk menjembatani koordinasi antarlembaga.
Mengingat penanganan korban kekerasan bersifat multidimensi, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama agar korban tidak merasa dipingpong saat mencari keadilan maupun pemulihan.
Inovasi (RUPAWAN) mempermudah proses penanganan korban agar bisa segera mendapatkan layanan yang dibutuhkan melalui koordinasi antarinstansi tanpa terkendala prosedur birokrasi,” ujar Violetta saat memberikan keterangan pada Selasa (17/11/2026)
Lebih lanjut, Violetta memaparkan bahwa kebutuhan setiap korban di lapangan sangat beragam dan spesifik.
Dalam prosesnya, seorang korban bisa saja memerlukan pendampingan hukum, visum atau pemeriksaan kesehatan, konseling untuk pemulihan trauma psikologis, hingga rehabilitasi sosial.
Karena masing – masing layanan tersebut berada di bawah naungan instansi yang berbeda, alur rujukan yang terarah menjadi mutlak diperlukan.
Guna memberikan kepastian hukum dan standar operasional yang jelas bagi seluruh instansi terkait, Pemerintah Kota Samarinda telah mengambil langkah konkret.
Wali Kota Samarinda resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 400.2.1/337/HK-KS/XI/2026 tertanggal 2 November 2026 tentang Standar Layanan Rujukan Kasus Perempuan dan Anak.
Dengan hadirnya payung hukum tersebut serta implementasi inovasi (RUPAWAN) penanganan kasus kekerasan di Samarinda diharapkan berjalan lebih responsif, terukur, dan berpihak sepenuhnya pada pemulihan kondisi fisik maupun mental para korban.
(Herman Soetiady)
