Tak Cukup Seremoni Adat, Majelis Tinggi Empat Suku Melayu Desak Pemkab Rohil Lindungi MHA dan Tanah Ulayat Kenegerian Kubu
ROKAN HILIR ,-Radartelusurnews. Com– Pengakuan terhadap adat dan budaya Melayu dinilai tidak cukup hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, sambutan pejabat, maupun kehadiran pemerintah dalam berbagai acara adat. Pemerintah daerah dituntut mengambil langkah konkret untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), termasuk hak atas Tanah Ulayat Kenegerian Kubu.
Desakan tersebut disampaikan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar segera menginisiasi proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Majelis Tinggi mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti upaya pengakuan masyarakat hukum adat.
“Jika pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau telah mengambil langkah, lantas kapan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengambil tindakan nyata?” demikian salah satu poin desakan yang disampaikan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu.
Menurut Majelis Tinggi, keberadaan masyarakat adat dengan sejarah, wilayah, kelembagaan, hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya perlu mendapatkan perhatian dan kepastian perlindungan hukum dari pemerintah.
Salah satu langkah yang didorong adalah agar Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Sekretaris Daerah (Sekda) segera menginisiasi pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat tingkat kabupaten melalui keputusan kepala daerah.
Langkah tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Dalam mekanisme regulasi tersebut, Sekretaris Daerah berkedudukan sebagai ketua panitia MHA kabupaten/kota. Panitia memiliki peran dalam proses identifikasi, verifikasi, dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat.
Selain pembentukan panitia, Pemkab Rohil juga didorong memfasilitasi penyusunan regulasi daerah yang mengatur pengakuan, penguatan kelembagaan, serta perlindungan masyarakat hukum adat dan tanah ulayat sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Majelis Tinggi menekankan pentingnya pelibatan langsung unsur adat dalam setiap tahapan proses tersebut, termasuk para pemangku adat, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
Kebijakan mengenai masyarakat adat, menurut mereka, tidak semestinya dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki sejarah dan kepentingan langsung terhadap wilayah adatnya.
Tanah Ulayat Menyangkut Sejarah dan Identitas Adat
Majelis Tinggi juga menegaskan bahwa Tanah Ulayat bukan semata-mata persoalan administrasi pertanahan. Di dalamnya terdapat nilai sejarah, identitas, hubungan kekerabatan, wilayah adat, sumber penghidupan, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.
Karena itu, perlindungan Tanah Ulayat Kenegerian Kubu dinilai membutuhkan proses yang jelas, terukur, transparan, dan partisipatif, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah daerah diharapkan hadir memberikan fasilitasi agar proses pengakuan masyarakat hukum adat dapat berjalan secara tertib dan memiliki landasan hukum yang kuat.
Majelis Tinggi mengingatkan agar warisan leluhur dan keberadaan masyarakat adat tidak hanya dihargai dalam kegiatan kebudayaan, tetapi juga memperoleh perhatian dalam kebijakan pemerintahan.
“Kami tidak membutuhkan pengakuan yang hanya terdengar dalam pidato. Kami membutuhkan kebijakan, regulasi, dan tindakan nyata,” tegas Majelis Tinggi dalam pernyataan tersebut.
Lebih lanjut, Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu menyatakan bahwa perjuangan pengakuan masyarakat hukum adat dan perlindungan Tanah Ulayat bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga sejarah, identitas, hak-hak tradisional, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat Kenegerian Kubu bagi generasi mendatang.
Pemkab Rohil Diharapkan Segera Mengambil Langkah
Majelis Tinggi berharap Bupati Rokan Hilir segera memberikan perhatian dan menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk memulai tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
Sekretaris Daerah juga diharapkan menjalankan peran koordinatif agar pembentukan panitia MHA dan proses identifikasi, verifikasi, serta validasi dapat segera ditindaklanjuti.
Bagi masyarakat adat Kenegerian Kubu, persoalan ini bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan menyangkut kepastian hukum atas identitas, kelembagaan, sejarah, dan hak tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.
Kini, komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap pelestarian adat Melayu diharapkan dapat diwujudkan melalui langkah kebijakan yang konkret.
Adat membutuhkan pengakuan. Tanah Ulayat membutuhkan perlindungan. Masyarakat adat membutuhkan kepastian hukum. (Red)
Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu
