Dari Kritik Menjadi Solusi, FBE Bangun Gerakan Moral Kawal PKH Di Banyumas
RTNews. PURWOKERTO — Semangat kepedulian terhadap kesejahteraan masiyarakat kembali menggema dari ruang diskusi yang penuh gagasan. Forum Banyumas Eling (FBE) menggelar Obrolan Santai Program Keluarga Harapan (PKH) di WM Joglo Berkah, Karangklesem, Purwokerto Selatan, Minggu Siang (07/06/2026), dengan menghadirkan unsur pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, LSM, komunitas, dan paguyuban se-Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Forum yang dipimpin Ketua FBE, Yudo F. Sudiro, SH., MH., dan Sekretaris FBE Adi Arianto, SE., CGCAE tersebut membahas berbagai persoalan penyaluran bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), yang dinilai masih memerlukan penyempurnaan agar semakin tepat sasaran dan berkeadilan.
Sekretaris FBE, Adi Arianto, menegaskan bahwa forum tersebut lahir sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Kami melihat masih ada warga yang seharusnya menerima manfaat tetapi belum menerima, sementara ada yang menerima namun diduga sudah tidak memenuhi kriteria. FBE hadir untuk mengingatkan pemerintah daerah agar tata kelola penerima manfaat dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.
Adi menjelaskan, FBE akan menyampaikan surat resmi kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas berisi sejumlah rekomendasi, termasuk usulan labelisasi penerima bantuan sosial dan penyampaian data hasil verifikasi lapangan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Sementara itu, Ketua FBE, Yudo F. Sudiro, menekankan bahwa forum yang dipimpinnya tidak hadir untuk sekadar mengkritik, melainkan memberikan solusi konstruktif bagi kemajuan Banyumas.
“Mari bersama-sama mengingatkan Pemerintah Kabupaten Banyumas agar hal-hal yang kurang baik dapat diperbaiki. Kami tidak mengkritisi, tetapi mencoba memberikan solusi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banyumas,” ujarnya.
“FBE menilai masih diperlukan penyempurnaan data penerima PKH agar bantuan sosial benar-benar diterima warga yang berhak. Melalui forum tersebut, FBE menegaskan komitmennya memberikan solusi konstruktif dengan menyampaikan rekomendasi berbasis data lapangan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas, termasuk usulan labelisasi penerima bansos guna memperkuat transparansi dan pengawasan publik.
Usulan tersebut mendapat perhatian berbagai pihak. JPKP Banyumas menilai labelisasi dapat menjadi instrumen pengawasan yang efektif untuk mencegah penyimpangan. Sementara Tim PKH Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengusulkan perbaikan data maupun menyampaikan sanggahan melalui pemerintah desa dan aplikasi Cek Bansos. Di sisi lain, TKSK menegaskan bahwa penetapan penerima bantuan dilakukan melalui verifikasi lapangan dan pembaruan data secara berkala sesuai kondisi riil masyarakat.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banyumas, Eko Heru Surono, mengapresiasi forum dialog tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah terbuka terhadap kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama memperbaiki kebijakan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mewujudkan pembangunan Banyumas yang semakin maju, adil, dan sejahtera.
“Kegiatan seperti ini sangat penting untuk menampung aspirasi, masukan, kritik, dan berbagai gagasan masyarakat terkait dinamika sosial, ekonomi, maupun pembangunan daerah. Pemerintah tidak alergi terhadap kritik. Justru masukan dari masyarakat merupakan energi perbaikan agar kebijakan semakin tepat dan pelayanan publik semakin baik,” katanya.
Menurut Eko, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijaga bersama. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat kualitas kebijakan sekaligus menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan kondusif.
Kegiatan yang dihadiri puluhan perwakilan organisasi masyarakat, komunitas, paguyuban, dan elemen sipil tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk mengawal akurasi data penerima bantuan sosial secara objektif dan berbasis fakta lapangan.
Melalui forum yang penuh semangat kebersamaan itu, FBE berharap Program Keluarga Harapan benar-benar menjadi jembatan harapan bagi masyarakat kurang mampu, menghadirkan keadilan sosial, serta menjadi ikhtiar bersama dalam mewujudkan Banyumas yang lebih sejahtera, bermartabat, dan berkeadilan.
(Redaksi)
