Didemo Warga, Rudy Mas’ud Hapus Peran Keluarga di Pemprov

0

 

RTNews. SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud merespons langsung aksi besar masyarakat dengan menyampaikan permohonan maaf terbuka usai demonstrasi yang melibatkan sekitar 3.000 massa di Samarinda, pada Selasa (21/04/2026)

Seperti dilansir dari JPNN, protes dipicu rencana renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar serta dugaan keterlibatan keluarga dalam struktur pemerintahan daerah.

Dalam pernyataannya, Rudy menegaskan tidak akan menghindari tanggung jawab, meskipun perencanaan anggaran tersebut telah ada sebelum dirinya menjabat.

Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi rumah 25 miliar tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun, saya menyadari sebagai Gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya,” ujar Rudy.

Ia juga memastikan akan menanggung secara pribadi sejumlah item yang dianggap tidak relevan dengan fungsi jabatan.

Yang pertama, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut,” katanya.

Di sisi lain, Rudy mengambil langkah tegas dengan meniadakan peran keluarga dalam pemerintahan, termasuk mencopot Hijrah Mas’ud dari posisi strategis di Tim Ahli Gubernur.

Kedua, sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, mulai esok saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk wakil ketua tim ahli Gubernur untuk percepatan pembangunan,” tegasnya.

Aksi demonstrasi yang berlangsung di pusat pemerintahan Kaltim itu melibatkan mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga komunitas adat.

Mereka menyoroti praktik KKN dan menuntut reformasi tata kelola pemerintahan daerah.

Isu gaya hidup pejabat juga ikut disorot, termasuk penggunaan mobil dinas mewah Range Rover yang sebelumnya menuai kritik publik.

Pemerintah Provinsi Kaltim kini berjanji membuka audit anggaran secara transparan serta memperbaiki prioritas kebijakan agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat lokal.

(Ed : Herman Soetiady (Tim)

Tinggalkan Balasan