Pemkab Pesisir Barat Ingatkan Pilpratin 29 Oktober Berjalan Jujur, Fair, dan Bebas Politik Uang
RTNews. KRUI– Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap penyelenggaraan Pemilihan Peratin atau Pilpratin serentak dapat berjalan kondusif, fair, dan sesuai aturan. Sebanyak 42 pekon dijadwalkan menggelar Pilpratin serentak pada 29 Oktober 2026.
Harapan itu disampaikan berbagai pihak jelang hari pencoblosan. Pengawasan ketat dan sosialisasi masif dinilai menjadi kunci agar pesta demokrasi di tingkat pekon berjalan jurdil.
Inspektur Kabupaten Pesisir Barat, Unzir, S.P melalui Inspektur Pembantu Wilayah I, Joko Febrianto, SH.,MH menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan melekat.
“Kami akan melakukan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan. Kami tetap berkoordinasi dengan OPD pembina. Kami juga meminta PMP dan para camat untuk melakukan sosialisasi kepada panitia pemilihan,” kata Joko Febrianto saat ditemui di kantornya, Rabu (2/9/2026).
Ia mengimbau masyarakat aktif melapor jika menemukan pelanggaran.
“Sampaikan temuan masyarakat ke PMP dan kami, sehingga kami bisa menindaklanjutinya. Yang memilih itu masyarakat. Siapapun yang menang nantinya akan menjadi bagian pemerintah. Kita harus kolaborasi membangun pekon. Kalau ada temuan akan kami tindaklanjuti secara bertahap, persuasif, dan berdasarkan aturan,” tegas dia.
Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP) Pesisir Barat, Ardi, menjelaskan struktur kepanitiaan.
“Yang membentuk panitia pemilihan adalah LHP pekon yang isinya dari berbagai unsur masyarakat di pekon itu. Sementara untuk panitia tingkat kabupaten berisikan unsur Tapem, Inspektorat, dan Bagian Hukum,” ujar Ardi.
Menurutnya, regulasi sudah jelas. Tinggal bagaimana implementasi di lapangan agar tidak disusupi kepentingan.
Seorang warga, yang tidak ingin dipublikasikan namanya, berharap Pilpratin serentak tidak hanya berjalan lancar, tapi juga bersih dari praktik politik uang.
“Bagaimana Pilpratin ini bisa terselenggara dengan baik, dan meminimalisir pelanggaran termasuk politik uang. Pemimpin yang lahir diharapkan bisa membangun dengan ikhlas, maksimal, untuk kemajuan pekon, baik fisik maupun non-fisik,” kata dia.
Ia menyoroti maraknya istilah “Nomor Piro Wani Piro” atau NPWP yang sudah seperti tradisi.
“Banyak masyarakat yang cerdas dan mampu, tapi tidak punya duit. Karena itu perlu ketegasan dari Pemda dan tim penyelenggara. Jangan terlalu terbuka. Kita tidak mau ada ketakutan,” ujarnya.
Warga menekankan, muara dari Pilpratin yang bersih adalah lahirnya pemimpin yang lebih baik, apalagi di tengah efisiensi anggaran.
“Kata orang main duit sudah rahasia umum. Jangan sampai terjadi. Harus diminimalkan. bersihkan politik uang,” tukas dia.
(Y/HT)
