BKAD Pesisir Barat Diminta Terbuka Soal Keuangan Daerah, Ketua Komisi II: Yang Dikelola Uang Rakyat, Bukan Uang Pribadi
RTNews. Krui, Pesisir Barat – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Ellya Triskova, SE., M.Sos, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi pengelolaan keuangan daerah kepada DPRD.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menutup informasi, karena setiap persoalan pasti ada solusi jika dikomunikasikan secara jujur.
“Pemimpin yang niatnya mau perubahan tidak akan terkendala dengan segala keterbatasan,” ujar Ellya, Sabtu 3 Oktober 2027.
Ellya secara tegas menyampaikan harapannya kepada Plt Kepala BKAD, Armand Achyuni, untuk tidak ada lagi kesan bahwa informasi keuangan daerah sulit diakses, terlambat, atau baru diberikan setelah diminta berulang kali oleh DPRD.
” BKAD adalah jantung pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, kami berharap tidak ada lagi kesan bahwa informasi keuangan daerah sulit diakses, terlambat disampaikan, atau hanya diberikan ketika diminta berkali-kali oleh DPRD,” kata Ellya.
Ia menekankan, DPRD tidak meminta sesuatu yang bukan haknya. Lembaga legislatif hanya menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan uang rakyat dikelola dengan benar.
“Kalau kondisi keuangan daerah memang sedang sulit, sampaikan apa adanya. Jangan ditutup-tutupi. Kalau ada masalah, mari kita hadapi bersama. Tetapi kalau informasi tidak terbuka, justru akan menimbulkan pertanyaan dan ketidakpercayaan,” tegasnya.
Ellya juga meminta BKAD mengedepankan prinsip kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi.
“Jangan sampai ada perbedaan informasi antara pemerintah daerah dengan DPRD. Jangan sampai DPRD sebagai lembaga pengawasan justru mengetahui persoalan keuangan daerah dari pihak lain,” ujarnya.
Menurutnya, jabatan boleh sementara, tapi tanggung jawab tidak sementara.
“Pak, jabatan ini mungkin sementara, tetapi tanggung jawabnya tidak sementara. Setiap keputusan dan setiap rupiah anggaran akan meninggalkan catatan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami tidak ingin mencari kesalahan. Kami ingin memastikan tidak ada kesalahan yang sengaja disembunyikan,” kata dia.
“Yang kita kelola bukan uang pribadi, tetapi uang rakyat Pesisir Barat. Amanah ini harus dijaga dengan kejujuran. Semoga di bawah Bapak keuangan dicukupkan dan lebih berkah,” pungkas Ellya.
Saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu, pasca menjabat, Plt Kepala BKAD Pesisir Barat, Ir. Armand Achyuni, mengatakan tugasnya di OPD tersebut adalah menjalankan perintah Bupati selaku pimpinan.
“Tugas saya ditempatkan di OPD ini untuk menjalankan perintah Bupati selaku pimpinan, menjalankan berbagai kegiatan program pengelolaan di OPD ini” kata Armand.
Ia menambahkan, pihaknya terus berupaya melakukan pembenahan agar tidak ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama dirinya menjabat.
“berupaya jangan sampai semasa saya menjabat ada temuan BPK. Dengan staf di sini saya kondusif. Temuan itu sudah dibayar semua, sudah lunas. Temuan BPK sudah ditindaklanjuti semua,” jelas dia.
(Tim)
