Menjemput Hak yang Dirampas: Suara Hati Pemilik Lahan Eks PT IGP yang Tak Lelah Mengetuk Pintu Keadilan di Senayan
RTNews. LANDAK.JAKARTA – Di balik megahnya gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Senayan, tersimpan asa dan tetesan keringat ribuan warga yang sedang mempertaruhkan masa depan mereka. Langkah kaki para perwakilan warga yang tergabung dalam Forum Perwakilan Masyarakat Pemilik Lahan (FPMPL) eks PT Ichtiar Gusti Pudi (IGP) tidaklah ringan saat mendatangi Ibu Kota pada Rabu, 13 Mei 2026. Mereka datang membawa beban sejarah, harapan keluarga, dan kerinduan mendalam akan tanah leluhur yang bertahun-tahun terlantar tanpa kejelasan.
Gerakan perjuangan ini dikomandoi langsung oleh jajaran pengurus FPMPL eks PT IGP yang solid, yakni Ir. Sudianto selaku Ketua, Bapak Jainal, S.Pak.,M.Min. sebagai Wakil Ketua, dan Herodias Ruslan sebagai Bendahara, serta didukung penuh oleh seluruh jajaran pengurus forum. Adapun perwakilan yang berangkat ke Jakarta terdiri dari Ir.Sudianto,Jainal S.Pak.M.Min,Hilariyus Daniel dan Cipta Karyadi.Kehadiran mereka di Jakarta menjadi representasi dari ribuan suara yang selama ini terabaikan.
Langkah mengetuk pintu ibu kota ini bukanlah aksi spontan, melainkan puncak dari perjuangan panjang yang melelahkan. FPMPL menegaskan bahwa mereka telah menempuh seluruh tahapan prosedur hukum dan birokrasi secara resmi, tertib, dan berjenjang dari tingkat bawah. Perjuangan ini bermula dari pelaporan ke Bupati Landak melalui Kepala Dinas Perkebunan (Kadispun) Kabupaten Landak, berlanjut dengan pengaduan ke DPRD Kabupaten Landak, kemudian naik ke tingkat provinsi melalui DPRD Provinsi Kalimantan Barat, hingga mendapatkan atensi dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Setelah semua tahapan di daerah dilalui, barulah perjuangan ini diteruskan ke tingkat nasional, yakni DPR RI dan Kementerian ATR/BPN.
Setibanya di Jakarta, perjuangan warga Kalimantan Barat ini mendapat respons positif. Anggota Komisi IV DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Kalbar, Bapak Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si., secara langsung menerima perwakilan warga. Tidak sekadar menyambut, beliau langsung mengawal dan menyampaikan aspirasi serta berkas tuntutan masyarakat tersebut ke Sekretariat Komisi IV DPR RI untuk segera diproses lebih lanjut.
Tuntutan yang dibawa hari itu berpijak pada landasan hukum dan moral yang kuat, yaitu perjanjian awal yang disepakati bersama pada Februari 2006 silam. Dalam klausul perjanjian dua dekade lalu itu, tertera dengan sangat jelas bahwa hak atas lahan tetap berada di tangan pemilik awal.
Kesepakatan hitam di atas putih itu juga menegaskan bahwa jika PT IGP sudah tidak lagi beroperasi, maka seluruh hak pengelolaan tanah secara otomatis wajib dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat.
Kini, setelah perusahaan resmi berhenti beroperasi dan dinyatakan pailit, masyarakat melalui pengurus FPMPL mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah konkret. Mereka meminta dengan tegas kepada pemerintah daerah melalui Komisi IV DPR RI dan Kementerian ATR/BPN agar segera melakukan tindakan pencabutan izin HGU dan IUP PT IGP. Langkah cepat ini dinilai sangat mendesak demi mengantisipasi dan mencegah terjadinya polemik berkepanjangan serta potensi konflik sosial di tengah masyarakat di masa yang akan datang.
“Kami sudah mengikuti semua prosedur resmi, mulai dari Kadispun Landak, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, hingga Wakil Gubernur Kalbar. Sekarang, kami meminta pemerintah pusat bertindak cepat. Pencabutan izin HGU dan IUP ini harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan polemik dan konflik sosial di bawah kelak. Ini sesuai dengan perjanjian awal Februari 2006 bahwa jika perusahaan tidak beroperasi, hak tanah otomatis kembali ke rakyat,” tegas perwakilan pengurus forum usai pertemuan di Jakarta.
Keberanian pengurus FPMPL bersuara di tingkat pusat serta dukungan dari wakil rakyat asal daerah menjadi bukti nyata bahwa suara rakyat kecil memiliki kekuatan untuk menuntut keadilan. Langkah kaki mereka di Jakarta menjadi pemantik semangat bagi seluruh masyarakat pemilik lahan untuk terus berdiri tegak. Perjalanan menuntut hak ini memang masih bergulir, namun api perjuangan telah menyala resmi di jantung pemerintahan, menanti ketegasan regulasi demi kedamaian tanah kelahiran mereka.
(NKJRTNews.012)
