Kunjungi Banyumas,Mensos Gus Ipul Tekankan Pentingnya DTSEN dan Cek Bansos
Purwokerto. Radartelusurnews.com || Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendorong percepatan registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kabupaten Banyumas. Dorongan tersebut sejalan dengan upaya Pemkab Banyumas memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan pengarahan, monitoring, dan evaluasi Perlinsos di Sasana Krida GOR Satria Purwokerto, Minggu (1/11/2026) malam.
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 3.500 peserta yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ketua RT/RW, agen Perlinsos, dan operator desa se-Banyumas.
*Data Tunggal Jadi Kunci*
Gus Ipul menegaskan, kesamaan data antarlembaga menjadi kunci keberhasilan program perlindungan sosial. Pemerintah saat ini menyatukan basis data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penerima manfaat.
“Pemutakhiran data dapat dilakukan melalui jalur formal mulai dari RT/RW hingga pemerintah daerah, maupun partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos,” ujar Gus Ipul.
Melalui aplikasi Cek Bansos, masyarakat dapat mengusulkan warga yang layak menerima bantuan sekaligus menyanggah data penerima yang dinilai tidak tepat sasaran.
Kemensos juga mengembangkan Perlinsos Digital dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pengenalan wajah (face recognition) untuk memperkuat verifikasi.
“Identitas penerima bantuan nantinya akan terekam melalui teknologi pengenalan wajah dan masuk dalam basis data Perlinsos Digital,” katanya.
*Banyumas Target 50 Persen Akhir Desember*
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyampaikan, Banyumas menjadi satu dari 42 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai lokus perluasan piloting project digitalisasi bansos tahun 2026.
Hingga awal November, tercatat 209.176 KK dari total 649.343 KK di Banyumas telah terregistrasi atau 32,21 persen. Jumlah agen Perlinsos tercatat 7.933 orang, dengan 4.113 agen di antaranya telah aktif.
“Kita targetkan cakupannya dapat mencapai 50 persen dari seluruh KK di Banyumas hingga akhir Desember 2026,” ujar Sadewo.
Ia mengapresiasi Kecamatan Lumbir, Purwojati, dan Sumbang sebagai wilayah dengan aktivitas registrasi tertinggi.
“Digitalisasi perlindungan sosial bukan sekadar membuat aplikasi, tetapi membangun reformasi proses bisnis, integrasi data penerima, dan verifikasi digital. Tujuannya agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran,” tegas Sadewo.
Sadewo juga menyoroti persoalan ketidaksesuaian pengelompokan desil kesejahteraan yang berdampak pada pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Banyumas. Masih ditemukan warga mampu yang tidak mau membayar iuran mandiri BPJS, sementara warga yang seharusnya masuk desil 1-4 justru tercatat di desil 6, 7, bahkan 8.
(Warto)
