Pagar Pabrik Hebel PT IKN Ambruk Diduga Dibangun Diatas LSD, Terungkap Beroperasi Setahun Tanpa Izin Lingkungan
Banyumas. Radartelusurnews.com || Ambruknya tembok pagar keliling kuranglebih sepanjang sekitar 25 meter di pabrik hebel milik PT Inovasi Kota Nusantara (IKN), Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, membuka kotak pandora dugaan pelanggaran tata ruang dan perizinan.
Di balik insiden runtuhnya tembok sisi utara belakang tersebut, terungkap fakta bahwa pabrik diduga sudah beroperasi lebih dari satu tahun tanpa dokumen perizinan lingkungan yang diajukan secara resmi. Selain itu, bagian belakang pabrik juga diduga berada di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
*Pagar Ambruk, Dibangun Diatas LSD*
Pantauan tim awak media di lokasi pada Kamis (5/11/2026), puluhan pekerja proyek tampak sibuk memperbaiki bangunan yang ambruk serta menggunakan alat berat (Exavator)dan warga setempat menyebut insiden itu terjadi sekitar dua hari lalu tanpa diketahui penyebab pastinya.
Saat didatangi, jajaran manajemen PT IKN tidak berada di lokasi. Pabrik dilaporkan sedang tidak beroperasi dan para petinggi memilih meliburkan diri.
|“Iya betul,tembok pagar keliling bagian |sisi kiri belakang roboh dan sedang |diperbaiki.Pabrik saat ini tidak ada |operasional, mas, orang kantor juga |meliburkan diri,” ujar Gunawan, salah satu |dari dua sekurity yang berjaga di pintu |gerbang utama, Kamis (5/11/2026).
Meski aktivitas pabrik diklaim hanya sebatas memanaskan mesin produksi, fasilitas tersebut terindikasi kuat sudah sempat beroperasi secara penuh sebelumnya. Hal ini masih memerlukan klarifikasi resmi dari perusahaan.
*DLH: Belum Ada Pengajuan Resmi*
Informasi mengenai belum adanya pengajuan izin ditegaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas.
Kabid Pelayanan Perizinan DLH Kabupaten Banyumas, Dwiana Nurhidayati,S.T.,M.Ling saat dikonfirmasi awak media mengatakan, hingga saat ini PT IKN belum mengajukan dokumen perizinan lingkungan, padahal pabrik sudah beroperasi lebih dari satu tahun.
| “Sampai saat ini, pihak PT IKN belum |mengajukan dokumen perizinan |lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup, |padahal pabrik sudah beroperasi lebih dari |satu tahun. Informasi yang diterima DLH |sejauh ini berasal dari pemberitaan dan |pengawasan lapangan, bukan dari |pengajuan resmi perusahaan,” ujar |Dwiana.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Lingkungan Hidup (P3LH) DLH Banyumas, Dwiana Nurhidayati,S.T.,M.Ling yang menegaskan lembaganya tidak bisa bergerak tanpa kepatuhan terhadap sistem Perizinan Berbasis Risiko melalui Online Single Submission (OSS).
*Tata Ruang Jadi Kunci di OSS*
Dwiana memaparkan, kunci pembuka dokumen lingkungan terletak sepenuhnya pada kepatuhan tata ruang yang menjadi ranah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Jika aspek tata ruang belum beres, terlebih jika tersangkut persoalan LSD, maka pintu perizinan otomatis terkunci rapat.
| “Kalau sudah selesai di tata ruang, nanti |otomatis yang ke dokumen |lingkungannya pasti kebuka.Karena OSS |itu ada beberapa tahapan,yang paling |pertama itu tata ruang,”ujar Dwiana saat |dikonfirmasi, Jumat (6/11/2026).
DLH menegaskan, tenggat waktu pemrosesan dokumen baru akan berjalan jika perusahaan telah resmi memasukkan berkas.
|”Masih menunggu pengajuannya. |Tenggat waktu itu nanti kalau dokumen |sudah masuk, Pak. Kalau belum ada, ya |mau bagaimana lagi?” tegasnya.
*Kewenangan Izin: Kabupaten, Provinsi, Pusat*
Terkait siapa yang nantinya memegang kendali atas izin lingkungan PT IKN, DLH menjelaskan alurnya ditentukan secara ketat melalui verifikasi sistem OSS dan Amdalnet ke dalam tiga kategori kewenangan:
– Skala Kabupaten:
* Proses dan penerbitan dieksekusi oleh DPMPTSP Kabupaten Banyumas, dengan DLH sebagai tim pemeriksa teknis bersama perangkat daerah terkait.
– Skala Provinsi:
* Penerbitan berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di mana DLH Kabupaten hanya dipanggil sebatas pemeriksaan lapangan.
– Skala Pusat:
* Keputusan akhir digenggam oleh Kementerian terkait, dengan pelibatan instansi daerah secara kondisional.
*Mengapa Izin Lingkungan Penting?*
Keberadaan izin lingkungan sangat penting untuk menjamin bahwa kegiatan usaha tidak merugikan lingkungan dan kesehatan warga sekitar. Izin tersebut memuat persyaratan pengelolaan lingkungan yang wajib dipatuhi perusahaan, termasuk pengendalian pencemaran udara, air, limbah, dan kebisingan.
Kendati pengawasan lintas instansi melalui tim terpadu DPMPTSP telah mulai bergerak menindaklanjuti persoalan ini, ketidakpatuhan terhadap perizinan dasar dinilai berpotensi mengancam keselamatan lingkungan dan kesehatan warga sekitar.
Masyarakat berharap proses perizinan PT IKN dapat segera jelas dan tuntas, sehingga jaminan perlindungan lingkungan dan kesehatan bagi warga sekitar dapat terjamin.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT IKN masih belum memberikan klarifikasi resmi baik terkait ambruknya tembok pabrik maupun status legalitas lahan yang mereka kuasai.
_*Catatan Redaksi:*
Redaksi Radartelusurnews.com membuka ruang hak jawab bagi PT IKN, DLH, DPUPR, maupun DPMPTSP Banyumas. Berita ini akan diperbarui jika ada tanggapan resmi._
(Warto)
