PEMKAB DAN DPRD ROKAN HILIR KEMANA? PANSUS DPRD RIAU SERIUS BAHAS TANAH ULAYAT, KETUA DPH MTKESMKK PERTANYAKAN TINDAK LANJUT ASPIRASI KENEGERIAN KUBU

ROKAN HILIR ,-Radartelusurnews. Com – Keseriusan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menjadi perhatian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (MTKESMKK).

Di tengah proses pembahasan regulasi di tingkat provinsi, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Rokan Hilir dalam menindaklanjuti aspirasi pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta Tanah Ulayat Kenegerian Kubu.

Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) MTKESMKK, Encik Wira Siak, Zuhaifi, S.T., mempertanyakan tindak lanjut pemerintah daerah dan lembaga legislatif Kabupaten Rokan Hilir terhadap aspirasi yang telah disampaikan melalui jalur kelembagaan.

Menurutnya, perjuangan pengakuan masyarakat hukum adat dan perlindungan tanah ulayat membutuhkan keseriusan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah dan DPRD sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan regulasi daerah.

“Ketika DPRD Provinsi Riau telah melakukan pembahasan Ranperda Tanah Ulayat, tentu kita berharap Pemkab dan DPRD Rokan Hilir juga mengambil langkah konkret. Jangan sampai aspirasi masyarakat adat hanya berhenti pada penyampaian usulan tanpa kejelasan proses dan tindak lanjut,” demikian draf pernyataan yang diusulkan untuk dikonfirmasi kepada Zuhaifi.

PANSUS DPRD RIAU SUDAH BERGERAK, ROHIL PERLU MENYIAPKAN LANGKAH

Sebagaimana diketahui, Pansus DPRD Provinsi Riau telah melakukan pendalaman materi Ranperda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya pada 6 Juli 2026 bersama sejumlah pemangku kepentingan.

Pembahasan tersebut menyentuh berbagai persoalan strategis, mulai dari kondisi faktual tanah ulayat, pengakuan masyarakat hukum adat, penetapan wilayah adat, hingga kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat.

Selanjutnya, pada 14 Oktober 2026, MTKESMKK turut menghadiri rapat kerja pembahasan Ranperda Tanah Ulayat di DPRD Provinsi Riau. Kehadiran tersebut menjadi bagian dari keterlibatan kelembagaan adat Kenegerian Kubu dalam menyampaikan kepentingan dan aspirasi masyarakat adat pada tingkat provinsi.

Kemudian, pada 21 Oktober 2026, Pansus DPRD Riau kembali menerima masukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk memperkuat substansi Ranperda.

Pada 24 Oktober 2026, Wakil Ketua Pansus DPRD Riau, Edi Basri, juga mendorong pemerintah daerah agar proaktif membantu masyarakat adat dalam melengkapi dokumen administrasi dan pemetaan tanah ulayat.

Rangkaian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan tanah ulayat membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten/kota, lembaga adat, masyarakat, dan instansi terkait.

Karena itu, MTKESMKK berharap Kabupaten Rokan Hilir tidak hanya mengikuti perkembangan pembahasan di tingkat provinsi, tetapi juga mempersiapkan langkah kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat adat di daerah.

ASPIRASI PEMBENTUKAN PANSUS RANPERDA MHA DAN TANAH ULAYAT SUDAH DISUARAKAN

Sebelumnya, MTKESMKK telah menyuarakan usulan pembentukan Pansus Ranperda tentang Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat Kenegerian Kubu kepada DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

Aspirasi tersebut juga memperoleh dukungan dari elemen pemuda dan mahasiswa Melayu di Kabupaten Rokan Hilir.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari dorongan agar pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat mendapatkan ruang pembahasan secara lebih terarah melalui mekanisme legislasi daerah.

Ketua DPH MTKESMKK berharap usulan tersebut mendapatkan perhatian dari Banperda DPRD Rohil untuk dikaji dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Menurutnya, perlu ada kejelasan apakah usulan tersebut telah masuk dalam agenda pembahasan, bagaimana proses kajiannya, serta apa langkah yang akan dilakukan DPRD bersama pemerintah daerah.

KENEGERIAN KUBU BUKAN TANPA SEJARAH

Kenegerian Kubu memiliki sejarah panjang dalam perjalanan peradaban Melayu, termasuk keberadaan struktur kelembagaan adat, identitas masyarakat, serta warisan tradisi yang terus dipelihara.

Dalam perspektif historis dan adat yang diperjuangkan masyarakat Kenegerian Kubu, wilayah cakupannya meliputi tujuh kecamatan, yakni Kubu, Kubu Babussalam, Simpang Kanan, Bagan Sinembah, Bagan Sinembah Raya, Pasir Limau Kapas, dan Balai Jaya.

MTKESMKK juga menjadikan referensi sejarah seperti Regeling voor Koeboe dalam Adatrechtbundels XIII: Gemengd (1909) serta Babul Qawaid Kesultanan Siak sebagai bagian dari bahan historis yang perlu dikaji dalam memperkuat eksistensi sejarah Kenegerian Kubu.

Bagi masyarakat adat, tanah ulayat bukan semata-mata persoalan penguasaan lahan. Di dalamnya terdapat sejarah, identitas, hubungan sosial, hak tradisional, dan tanggung jawab menjaga warisan leluhur.

Oleh sebab itu, pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan perlindungan Tanah Ulayat Kenegerian Kubu harus dibangun melalui proses kajian, inventarisasi, verifikasi, pemetaan partisipatif, serta mekanisme hukum yang berlaku.

PEMKAB DAN DPRD ROHIL DIMINTA SEGERA BERSINERGI

MTKESMKK mendorong Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Rohil untuk segera membangun koordinasi dalam mempersiapkan regulasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Beberapa langkah yang menjadi perhatian antara lain:

1. Banperda Dprd Rohil Diminta Bekerja Segera bentuk Ranperda MHA Dan Tanah Ulayat Kenegerian Kubu
2. Mendorong pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
3. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melakukan inventarisasi dan verifikasi sejarah, kelembagaan, serta keberadaan masyarakat hukum adat.
4. Mempersiapkan identifikasi dan pemetaan wilayah adat serta tanah ulayat secara partisipatif.
5. Membuka ruang dialog dengan MTKESMKK, tokoh adat, akademisi, pemuda, dan masyarakat dari tujuh kecamatan dalam cakupan historis Kenegerian Kubu.
6. Menyelaraskan kebijakan kabupaten dengan Ranperda Tanah Ulayat yang sedang dibahas DPRD Provinsi Riau.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi lahirnya kebijakan daerah yang memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

JANGAN SAMPAI MASYARAKAT ADAT HANYA MENJADI PENONTON

Ketua DPH MTKESMKK berharap Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, seluruh anggota DPRD, Bupati Rokan Hilir, serta jajaran pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap perjuangan pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat Kenegerian Kubu.

Menurut MTKESMKK, masyarakat adat membutuhkan kejelasan langkah pemerintah, bukan sekadar wacana dan pernyataan dukungan.

Pembahasan di tingkat provinsi seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten untuk menyiapkan data, dokumen, kajian, dan kebutuhan regulasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat adat di wilayahnya.

PEMKAB DAN DPRD ROKAN HILIR, KAPAN ASPIRASI MASYARAKAT ADAT MENDAPATKAN KEJELASAN TINDAK LANJUT?

Perjuangan pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan perlindungan Tanah Ulayat Kenegerian Kubu merupakan bagian dari upaya menjaga sejarah, identitas, dan hak-hak tradisional masyarakat Melayu.

Sejarah tidak cukup hanya diwariskan melalui cerita. Adat tidak cukup hanya dihormati dalam seremoni. Pengakuan dan perlindungan membutuhkan kebijakan serta kepastian hukum.

(Rozi)

Adat dijunjung, sejarah dijaga, marwah Melayu dipelihara, hak masyarakat adat diperjuangkan melalui kepastian hukum.(rls/red)