HAKIM SEJATI TIDAK TUNDUK PADA KEKUASAAN Kemerdekaan Peradilan, Integritas Moral, dan Kehormatan Konstitusi

Oleh: Henry Sitanggang, S.H. dan Brigjen (Purn.) MJP. Hutagaol

BALI,-Radartelusurnews. Com – Ketika Hukum Diuji oleh Kekuasaan

Dalam sebuah negara hukum, hakim memegang tanggung jawab yang tidak ringan. Ia bukan sekadar pejabat negara yang memeriksa perkara dan membacakan putusan. Ia adalah penjaga keadilan, tempat masyarakat berharap ketika haknya terancam dan ketika kekuasaan berhadapan dengan hukum.

Karena itu, pertanyaan mendasar bukan hanya apakah seorang hakim memahami pasal demi pasal, tetapi apakah ia memiliki keberanian untuk menegakkan hukum tanpa tunduk kepada tekanan, pesanan, uang, jabatan, ataupun kepentingan politik.

Hakim sejati tidak boleh menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Ia juga tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok, tekanan publik, atau popularitas sesaat.

Sebab, keadilan tidak boleh berubah mengikuti siapa yang sedang berkuasa.

Kemerdekaan Hakim Adalah Amanat Konstitusi

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ketentuan tersebut bukan sekadar kalimat konstitusional. Ia merupakan pagar yang melindungi pengadilan dari campur tangan kekuasaan lain.

Prinsip itu diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan dan segala campur tangan dari luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Artinya, Presiden tidak berwenang memerintahkan hakim untuk memenangkan atau mengalahkan seseorang. Demikian pula pejabat, pengusaha, partai politik, maupun kelompok masyarakat tidak boleh mengendalikan putusan pengadilan.

Namun, kemerdekaan hakim bukan berarti kebebasan tanpa batas. Hakim tetap terikat pada konstitusi, undang-undang, hukum acara, kode etik, dan kewajiban mempertanggungjawabkan putusannya melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Independensi bukan kekebalan. Kemerdekaan bukan kekuasaan tanpa pertanggungjawaban.

Moralitas dan Tanggung Jawab kepada Tuhan

Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu tanggung jawab moral.

Dalam setiap putusan pengadilan terdapat irah-irah: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Kalimat ini mengandung pesan mendalam. Keadilan bukan hanya urusan kecakapan membaca hukum, tetapi juga menyangkut hati nurani, kejujuran, dan tanggung jawab moral.

Hakim harus menyadari bahwa kewenangan yang dimilikinya bukan hak untuk mempermainkan nasib manusia. Ia dipercaya untuk menggunakan kewenangan itu secara adil.

Karena itu, hakim tidak boleh menjual pengetahuan, memperdagangkan kewenangan, atau menggadaikan integritas demi kepentingan siapa pun.

Ia harus mampu membedakan tekanan dengan argumentasi, kepentingan dengan kebenaran, serta kekuasaan dengan kewenangan yang sah.

Dua Belas Prinsip Moral Hakim Sejati

Henry Sitanggang menyampaikan dua belas prinsip yang menggambarkan karakter seorang hakim sejati. Prinsip-prinsip ini bukan ukuran penampilan fisik, gelar, atau tingginya jabatan, melainkan ukuran integritas dan keberanian moral.

Seorang hakim sejati:

1. Tidak diukur dari penampilan fisiknya. Bahkan kebotakan bukan ukuran kualitas seorang hakim. Yang menentukan adalah pikiran, integritas, dan keadilannya.

2. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia menyadari bahwa kewenangan mengadili membawa tanggung jawab moral yang besar.

3. Tuli terhadap bisikan kepentingan. Ia tidak memberi ruang kepada pesanan, intervensi, atau tekanan siapa pun yang berusaha membelokkan putusan.

4. Menjadi penghayat kebajikan. Kebaikan bukan sekadar pengetahuan atau ucapan, melainkan harus hidup dalam tindakan.

5. Tidak melacurkan pengetahuan. Keahlian hukum tidak boleh diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun pihak yang menginginkan putusan tertentu.

6. Memiliki wawasan seluas samudera. Ia harus memahami hukum, kehidupan manusia, perkembangan masyarakat, dan akibat dari setiap putusan.

7. Tahan menghadapi badai. Ia tidak mudah goyah oleh ancaman, tekanan, popularitas, maupun ketidaksetujuan publik.

8. Menjaga kapal keadilan agar tidak karam. Seorang nakhoda harus lebih dahulu mempertaruhkan kenyamanan dan kepentingannya sendiri daripada mengorbankan kapal yang dipercayakan kepadanya. Dalam peradilan, kapal itu adalah keadilan.

9. Kebal terhadap godaan. Uang, hubungan pribadi, jabatan, fasilitas, maupun kenikmatan duniawi tidak boleh merusak kehormatan dan independensinya.

10. Menjadi pencinta hak asasi manusia. Ia menghormati martabat setiap orang tanpa membedakan kekayaan, kedudukan, kekuasaan, maupun latar belakang.

11. Memiliki hati nurani dan rasa kemanusiaan. Ia boleh tersentuh, bahkan menangis melihat penderitaan manusia, tetapi tidak boleh membiarkan emosi membelokkan keadilan.

12. Berani mempertahankan kehormatan hukum sampai akhir. Ia harus rela kehilangan jabatan, kekayaan, dan kenyamanan daripada mengkhianati keadilan demi kepentingan politik.

Kedua belas prinsip tersebut menegaskan bahwa seorang hakim membutuhkan lebih dari kecerdasan hukum. Ia membutuhkan keteguhan hati, keluasan pengetahuan, kejernihan pikiran, dan keberanian moral.

Perkara Gibran dan Ujian Ketelitian Hukum

Perkembangan perkara yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu contoh penting untuk mengingatkan publik tentang perlunya memahami batas kewenangan lembaga peradilan.

Ada dua putusan yang perlu dibedakan secara cermat.

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026, dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026, yang mengabulkan kasasi dalam sengketa tata usaha negara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

Kedua perkara tersebut memiliki objek, dasar hukum, dan kewenangan peradilan yang berbeda. Putusan MK bukan putusan kasasi atas sengketa tata usaha negara tersebut. Sebaliknya, putusan MA dalam perkara tata usaha negara itu tidak dengan sendirinya merupakan keputusan pemberhentian Wakil Presiden.

Pembedaan ini penting agar masyarakat tidak mencampuradukkan kewenangan lembaga negara dan tidak menarik kesimpulan hukum yang melampaui isi putusan.

Justru dalam perkara yang mendapat perhatian publik sebesar ini, integritas peradilan diuji melalui ketepatan penerapan hukum, keterbukaan pertimbangan, dan konsistensi terhadap konstitusi.

Hakim harus bebas dari intervensi kekuasaan. Namun, setiap putusan juga harus dapat diuji melalui argumentasi hukum, mekanisme yang tersedia, dan pengawasan etik sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Kritik terhadap putusan adalah bagian dari kehidupan negara hukum. Akan tetapi, kritik harus berdiri di atas fakta dan argumentasi, bukan tuduhan yang belum terbukti.

Independensi Harus Berjalan Bersama Integritas

Kemerdekaan peradilan tidak cukup hanya dijamin oleh undang-undang. Ia harus hidup dalam perilaku setiap hakim.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga mengamanatkan agar hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dituntut memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, sikap jujur, adil, profesional, dan mematuhi kode etik serta pedoman perilaku hakim.

Dengan demikian, independensi dan akuntabilitas bukan dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru saling menguatkan.

Hakim yang independen tetapi tidak berintegritas dapat menyalahgunakan kewenangannya. Sebaliknya, hakim yang memiliki pengetahuan dan integritas tetapi tunduk pada tekanan dari luar tidak akan mampu menjalankan amanat konstitusi secara utuh.

Maka, kemerdekaan peradilan harus dijaga dari dua ancaman sekaligus: intervensi dari luar dan penyimpangan dari dalam.

Konstitusi Harus Berdiri di Atas Kepentingan Kekuasaan

Dalam negara demokrasi, setiap lembaga memiliki kewenangan dan batasnya masing-masing.

Presiden menjalankan pemerintahan. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangan kehakiman sesuai konstitusi dan undang-undang.

Tidak satu pun lembaga boleh mengambil alih kewenangan lembaga lain.

Karena itu, menjaga kehormatan peradilan bukan hanya tugas hakim. Pemerintah, parlemen, aparat negara, media, dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati proses hukum serta tidak melakukan tekanan yang dapat mengganggu kemerdekaan hakim.

Kita boleh berbeda pendapat terhadap suatu putusan. Kita boleh mengkritik pertimbangannya. Namun, kritik harus dilakukan dengan cara yang menghormati hukum dan tidak berubah menjadi intimidasi.

Pada saat yang sama, lembaga peradilan harus membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat layak diberikan melalui putusan yang jernih, transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penutup: Hakim Boleh Kehilangan Jabatan, Jangan Kehilangan Kehormatan

Pada akhirnya, ukuran seorang hakim bukan terletak pada seberapa tinggi kedudukannya, seberapa luas pengaruhnya, atau seberapa banyak orang yang menghormatinya.

Ukuran sesungguhnya adalah keberaniannya mempertahankan kebenaran ketika tekanan datang, kejujurannya ketika godaan terbuka, dan keteguhannya ketika kepentingan kekuasaan berusaha masuk ke ruang keadilan.

Seorang hakim boleh tidak populer. Ia boleh menghadapi kritik. Ia boleh berada dalam tekanan. Tetapi ia tidak boleh menjual putusannya.

Sebab, ketika hakim tunduk kepada kekuasaan, masyarakat kehilangan salah satu benteng terakhir untuk mencari keadilan.

Presiden dapat memimpin pemerintahan, DPR dapat membentuk undang-undang, tetapi tidak seorang pun boleh memerintah hakim untuk mengkhianati hukum.

Hakim sejati tidak tunduk kepada kekuasaan. Ia berdiri di bawah konstitusi, bekerja berdasarkan hukum, menjaga hati nurani, dan mempertanggungjawabkan keadilan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Jabatan dapat berakhir. Kekuasaan dapat berganti. Tetapi kehormatan seorang hakim akan dikenang melalui keadilan yang ia tegakkan.

DIteruskan oleh Biyung AR, Bali