Paripurna APBD 2027 Fraksi-Fraksi Ingatkan Pemkab, Defisit Besar, Belanja Rutin Gendut, Pembangunan Rakyat Minim
PESISIR BARAT,-Radartelusurnews. Com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat dengan agenda Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2027 digelar Kamis 12 November 2026 di Gedung DPRD setempat.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Amin Basri, tersebut , satu per satu juru bicara fraksi menyampaikan kritik dan masukan untuk Pemkab.
Hadir di acara itu Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan dan Wakil Bupati Irawan Topani.
Juru bicara Fraksi NasDem, Ikam Mulhak, menyoroti defisit anggaran yang cukup besar. Jomplangnya pendapatan daerah dengan biaya rutin yang harus dikeluarkan, membuat banyak program langsung yang bisa dirasakan rakyat menjadi minim.
“Kami berharap jawaban (dari Pemkab) tertulis lugas dan rinci, ini untuk komitmen moral kita dalam upaya membangun kabupaten ini untuk kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat,” kata Ikam Mulhak.
Juru bicara Fraksi PDIP, Anggun Kurnia Dewi, juga menyampaikan berbagai masukan, evaluasi, dan saran untuk Pemkab terkait rancangan nota keuangan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2027.
Fraksi PPP yang notabene merupakan partai yang dipimpin Bupati Pesisir Barat di kabupaten itu, juga menyampaikan berbagai masukan dan saran kepada Pemkab melalui juru bicaranya Yeni Ernida.
Yeni meminta Bupati mencarikan solusi terkait persoalan Gedung PKK yang berlokasi di Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, dan BUMD kabupaten itu yang harus dievaluasi.
Ia juga meminta koordinasi Pemkab dengan provinsi disampaikan hasilnya kepada DPRD agar tercipta transparansi dan good government.
Yeni juga mengingatkan Pemkab agar program pembangunan yang bisa langsung dirasakan rakyat dapat ditingkatkan, karena masih banyak wilayah pekon, perkebunan, dan pemukiman warga di kabupaten itu yang masih minim jalan, berupa tanah.
“Minimnya jalan dan jembatan di wilayah pekon-pekon khususnya di Kecamatan Lemong, Ngambur, Pesisir Selatan agar ditambah belanjanya untuk itu,” kata dia.
Juru bicara Fraksi PKB, Riza Pahlevi, juga mengingatkan Pemkab masih besarnya ketergantungan keuangan dengan pusat. Padahal kabupaten ini kaya Sumber Daya Alam.
PAD yang didapat masih kecil, belum mencerminkan berbagai potensi pendapatan telah dieksplorasi atau digarap maksimal.
Belanja rutin gaji pegawai dan kegiatan pemerintah porsinya besar, sehingga berbagai pembangunan langsung yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat masih sangat minim dan belum dapat terwujud.
Selanjutnya berbagai fraksi lain juga menyampaikan evaluasi mereka dalam rapat itu.
Hingga berita ini ditulis, rapat masih dilaksanakan dengan agenda jawaban pemerintah Pemkab atas pandangan fraksi-fraksi tersebut.
(TIM/YF)
