Achmad Ru’yat Sosialisasikan JKN, Tegaskan Warga Kabupaten Bogor Dijamin Program UHC
BOGOR,-Radartelusurnews – Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya jaminan kesehatan terus dilakukan. Kali ini, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), drh. H. Achmad Ru’yat, M.Si., menggelar sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama masyarakat dari tujuh desa se-Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Kegiatan berlangsung di Gedung PGRI, Jalan Ciranji, Desa Sinarsari, Jumat (13/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Achmad Ru’yat menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC), termasuk bagi warga yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Hadir sebagai narasumber, Betty Ully Indria Sari Palapat, Kepala Bagian Mutu Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, H. Wasto, S.Hut., M.Pd., Camat Dramaga Atep S. Sumaryo, Danramil Ciomas, para kepala desa, ketua RT, tenaga pendidik, serta masyarakat.
Dalam pemaparannya, Achmad Ru’yat menyampaikan bahwa lebih dari 50 persen kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bogor merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang pembiayaannya ditanggung pemerintah.
“Terima kasih kepada Pak Wasto dan Pak Bupati Rudy Susmanto yang telah mengalokasikan anggaran hampir Rp1 triliun untuk membayar iuran kepesertaan BPJS PBI. Angka ini terbesar se-Indonesia. Kabupaten Bogor sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar memberikan komitmen besar bagi kesehatan warganya,” ungkapnya.
Ia berharap masyarakat yang mampu tetap membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri. Sementara masyarakat kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 hingga 4, dapat memperoleh bantuan iuran dari pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Achmad Ru’yat juga menjelaskan bahwa masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan melalui mekanisme UHC. Ia mencontohkan seorang warga Kecamatan Rancabungur yang mengalami stroke dan belum memiliki BPJS Kesehatan, tetapi tetap mendapatkan penanganan medis setelah keluarganya melengkapi persyaratan administrasi melalui RT, RW, dan pemerintah desa.
“Sekarang bapak tersebut sudah sehat kembali, bahkan sudah bisa naik sepeda dan mengendarai motor. Ini membuktikan bahwa pelayanan kesehatan harus tetap dapat diakses masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut, pasien akan mendapatkan rujukan ke rumah sakit sesuai prosedur, kecuali dalam kondisi darurat.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, H. Wasto, S.Hut., M.Pd., mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program pemerintah dalam menjamin pelayanan kesehatan.
“Melalui program UHC, masyarakat Kabupaten Bogor, baik yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun yang belum, tetap memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah telah memberikan jaminan melalui program UHC,” tegas Wasto.
Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti masyarakat dari tujuh desa, yakni Desa Cikarawang, Babakan, Dramaga, Sinarsari, Neglasari, Sukadamai, dan Sukawening, serta para kepala sekolah SD se-Kecamatan Dramaga.
Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat program JKN dan UHC serta mengetahui prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Baeti/ Dewi
