Arvindo Minta Penindakan Vape Ilegal Tak Sasar Usaha Legal
TANAH BUMBU,-Radartelusurnews. Com – Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO) meminta pemerintah membedakan pelaku usaha vape legal dengan jaringan peredaran narkotika yang menggunakan produk vape ilegal. Asosiasi menilai penindakan yang tidak tepat sasaran berisiko berdampak pada keberlangsungan usaha dan pekerjaan ratusan karyawan.

Humas (ARVINDO) Kalimantan Selatan, Irwan Fauzi Minanda, mengatakan pelaku usaha retail vape di Tanah Bumbu saat ini juga menghadapi penurunan omzet penjualan. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pertemuan bersama pelaku usaha retail vape se-Tanah Bumbu di Kopikir, kawasan Tower Jhonlin, Simpang Empat, Senin (16/11/2026) malam.
Omzet penjualan menurun, dan berapa ratus karyawan toko terancam kehilangan pekerjaan,” tegas Irwan.
Ia menjelaskan, usaha vape legal memiliki kewajiban hukum, membayar cukai, dan menggunakan jalur distribusi resmi. Kegiatan usaha tersebut juga melibatkan pekerja yang menggantungkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Irwan menegaskan Arvindo mendukung pemberantasan narkotika. Namun, penindakan menurutnya harus menyasar jaringan dan pelaku kejahatan, bukan digeneralisasi kepada seluruh pelaku usaha vape.
Kami mendukung penuh langkah pemerintah memberantas narkotika. Namun, jangan sampai kejahatan yang dilakukan jaringan ilegal justru mengorbankan pekerja, pengusaha, dan keluarga yang selama ini menjalankan usaha secara taat aturan,” ujarnya.
(ARVINDO) lanjut Irwan, tidak menolak pengawasan terhadap industri vape. Asosiasi justru meminta pengawasan diperketat dan penegakan hukum dilakukan secara tepat sasaran.
Kami tidak meminta industri ini dibiarkan tanpa pengawasan. Kami meminta pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tepat sasaran, dan kebijakan yang tidak serta-merta mematikan seluruh ekosistem usaha legal,” katanya.
Irwan juga menyinggung temuan vape yang mengandung narkotika sebagaimana disampaikan Bea Cukai. Menurutnya, temuan dari jalur ilegal tersebut tidak semestinya menjadi dasar untuk menggeneralisasi seluruh usaha vape legal.
Mengenai Fatwa (MUI) Nomor 131 Tahun 2026, Irwan menyatakan (ARVINDO) menghormati dan menerima fatwa tersebut. Namun, asosiasi meminta pemerintah memperjelas tindak lanjut regulasinya agar pelaku usaha dan pekerja memiliki kepastian.
(Herman Soetiady)
