Imigrasi Cilacap Dorong Penguatan Edukasi Keimigrasian dalam Penyusunan Raperda Perlindungan PMI
Cilacap. Radartelusurnews.com || Rabu,18 November 2026 – Tingginya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cilacap menjadi perhatian serius dalam upaya memperkuat perlindungan pekerja migran. Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD).
Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Cilacap tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Yayasan INFEST Yogyakarta pada 18 November 2026.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya BP3MI Jawa Tengah,Polresta Cilacap, Kantor Imigrasi Cilacap, serta unsur pemerintah desa. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi langkah penting untuk merumuskan kebijakan perlindungan PMI yang tidak hanya berfokus pada proses penempatan, tetapi juga mencakup perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja.
Keterlibatan Imigrasi Cilacap dalam FGD Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap penguatan perlindungan masyarakat, khususnya bagi warga yang akan bekerja ke luar negeri. Dalam kegiatan yang diselenggarakan, Imigrasi Cilacap menyoroti pentingnya edukasi keimigrasian sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prosedur dan ketentuan keimigrasian.
Perwakilan Imigrasi Cilacap, Ahsanta Maulana, menyampaikan bahwa peran Imigrasi tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelayanan keimigrasian di kantor, tetapi juga mencakup upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara langsung. Melalui sosialisasi, monitoring, dan komunikasi hingga tingkat desa. Imigrasi berupaya memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu keimigrasian.
“Selain melakukan pelayanan keimigrasian, kami juga melakukan sosialisasi, monitoring,dan komunikasi secara langsung hingga tingkat desa.” ungkapnya. Harapannya, masyarakat semakin memahami prosedur keimigrasian serta mampu menganalisis potensi permasalahan yang berkaitan dengan keberangkatan pekerja migran.
Penguatan edukasi tersebut menjadi relevan di tengah masih ditemukannya berbagai persoalan yang berkaitan dengan pekerja migran, termasuk risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam forum yang sama, perwakilan Polresta Cilacap, Riana Adyaraksa, mengungkapkan bahwa masih terdapat laporan perdagangan orang yang salah satunya dipengaruhi oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai lembaga penempatan, pelatihan, serta prosedur keberangkatan pekerja migran yang resmi.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya akses informasi yang benar dan mudah dipahami masyarakat sebelum memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Dalam hal ini, Imigrasi Cilacap turut mendorong peningkatan literasi keimigrasian agar masyarakat lebih memahami ketentuan perjalanan ke luar negeri serta mampu mengenali potensi risiko yang dapat muncul dalam proses migrasi. Melalui partisipasi dalam FGD ini, Imigrasi Cilacap mendukung penguatan sinergi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan perlindungan pekerja Migran di kabupaten Cilacap.
(Sumber: Humas Imigrasi Cilacap//Jurnalis: Warto)
