DIMENSI POLITIK LEBIH KUAT DARIPADA DIMENSI HUKUMNYA

Oleh
Arvindo Noviar
Ketua Umum PRABU

BALI,-Radartelusurnews. Com – Saya melihat ada kelompok yang berkepentingan melemahkan Presiden Prabowo dengan sasaran politik menuju 2029. Saya menduga langkah itu dimulai dengan upaya memecah belah hubungan Prabowo dan Gibran, sekaligus mendelegitimasi keluarga Presiden ketujuh, Joko Widodo.

Kita mengetahui ada dua nama yang terus muncul dalam polemik hukum dan menyita perhatian publik. Roy Suryo berada di pusaran persoalan Presiden ketujuh Jokowi, sementara Denny Indrayana berada di pusaran persoalan Wakil Presiden Gibran. Dalam pandangan saya, dimensi politik kedua persoalan tersebut jauh lebih kuat daripada dimensi hukumnya. Proses hukum yang berkaitan dengan berbagai polemik itu belum seluruhnya berkekuatan hukum tetap, tetapi tekanan politiknya telah berkembang sedemikian besar. Saya menduga tekanan tersebut turut memengaruhi keputusan Gibran untuk mengundurkan diri.

Publik perlu meneliti persoalan ini dengan cermat. Siapa sebenarnya Roy Suryo dan Denny Indrayana? Keduanya pernah menjadi bagian dari kabinet pada era Presiden SBY. Bagaimana afiliasi politik mereka ketika itu? Apakah keduanya hadir semata-mata sebagai profesional?

Riwayat politik tentu tidak otomatis membuktikan hubungan sebab-akibat. Namun, kemungkinan adanya korelasi tetap patut ditelusuri.

Apalagi jika kita membaca peta politik masa depan. Dalam analisis saya, Gibran berpotensi menjadi salah satu pesaing yang sulit dihadapi AHY apabila pada 2034 nanti AHY mengincar kursi presiden.

Tetapi adakah politisi yang bersedia menunggu hingga 2034 apabila kesempatan dapat terbuka pada 2029? Keretakan hubungan Prabowo dan Gibran tentu dapat mengubah konfigurasi persaingan politik dan menguntungkan sejumlah pihak, termasuk AHY.

Perkembangan politik Amerika Serikat juga menarik untuk dicermati. Partai Demokrat baru saja memenangkan Pemilu Sela pada 3 November 2026. Saya memahami bahwa perkembangan politik Amerika dan Indonesia tidak dapat begitu saja dihubungkan. Namun, adakah korelasi yang dapat dibuktikan? Pertanyaan itu layak ditelusuri sebelum siapa pun menarik kesimpulan.

Saya percaya Presiden Prabowo, dengan pengalaman panjangnya dalam lingkungan strategis, memiliki kemampuan untuk membaca perkembangan ini.

Seluruh dinamika yang saya uraikan merupakan bagian dari percaturan kekuasaan. Persaingan kepentingan, perebutan pengaruh, hingga upaya saling melemahkan telah lama menyertai sejarah politik.

Namun, pertarungan politik memiliki batas hukum. Apabila persaingan kekuasaan sampai melibatkan penyalahgunaan kewenangan atau penyadapan ilegal terhadap Presiden, persoalannya menjadi jauh lebih serius.

Karena itu, setiap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden harus diusut sampai tuntas. Publik berhak mengetahui siapa yang menjalankan, siapa yang memerintahkan, dan apakah ada kepentingan politik di belakangnya.

Terlebih jika ternyata ada nama besar di atas nama-nama yang disebut telah dirilis kepada publik oleh Polri.

Diteruskan oleh Biyung AR ,Bali