Kemenko Polkam Perkuat Sinergi K/L dalam Pengelolaan Isu Politik dan Keamanan
RTNews. Bandung – Transformasi digital telah mengubah secara fundamental cara masyarakat memperoleh informasi, membentuk opini, serta menilai kebijakan pemerintah. Di tengah meningkatnya kompleksitas dinamika ruang digital yang berpengaruh terhadap kondisi politik, keamanan, dan kepercayaan publik, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Antar Kementerian/Lembaga dalam Pengelolaan Isu Politik dan Keamanan melalui Media Komunikasi dan Informasi sebagai upaya memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi lintas sektor di Bandung (23/7/2026).
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa komunikasi publik yang jujur, akurat, terbuka, dan bertanggung jawab merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara. Menurutnya, di era digital saat ini, ruang siber telah menjadi ruang publik utama tempat opini, persepsi, dan legitimasi terhadap kebijakan pemerintah terbentuk serta berkembang secara cepat. Tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini tidak lagi sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang beredar mampu membangun pemahaman, memperkuat kepercayaan, dan menjaga persatuan bangsa.
Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2026 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 235,26 juta pengguna internet atau 81,72 persen dari total penduduk, dengan rata-rata penggunaan internet mencapai 4 hingga 6 jam per hari. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk semakin adaptif dalam mengelola komunikasi publik sekaligus meningkatkan kemampuan dalam membaca dan merespons dinamika informasi yang berkembang di masyarakat.
Dalam forum tersebut, Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Fahd Pahdepie, menekankan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah di era digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga oleh kemampuan mengemas pesan secara strategis, emosional, visual, dan mudah dipahami masyarakat. Beliau menegaskan pembedaan fundamental dalam komunikasi pemerintah: bangsa adalah manusianya, negara adalah pemerintahnya. Oleh karena itu, ASN yang bersuara di ruang publik bukan buzzer selama yang dibela adalah kepentingan negara, bukan kepentingan orang per orang. Konsep ini perlu dilatihkan secara serius kepada ASN karena pemahamannya masih belum merata. Bakom berperan me-lead kebijakan komunikasi pemerintah melalui instrumen daily brief dan media summary, serta mendorong penguatan orkestrasi suara non pemerintah melalui organisasi masyarakat sipil seperti Muhammadiyah dan NU sebagai “suara bangsa”. Pendekatan komunikasi pemerintah perlu bertransformasi dari pola yang berorientasi pada data dan proses birokrasi menjadi komunikasi yang berorientasi pada audiens, antisipatif terhadap perkembangan isu, serta tetap berpijak pada kepentingan bangsa dan negara.
Sementara itu, Analis Drone Emprit, Nova Mujahid, menegaskan pentingnya pemetaan percakapan digital sebagai instrumen deteksi dini dalam mengidentifikasi perkembangan isu, sentimen publik, aktor kunci, serta pola penyebaran informasi di berbagai platform digital. Melalui dua studi kasus kisruh Kejagung Polri dan krisis akuntabilitas Menteri PU dibuktikan bahwa isu dapat meledak dalam hitungan jam dengan X/Twitter sebagai episentrum, jurang sosial pejabat versus rakyat menjadi bahan bakar kemarahan publik, dan strategi komunikasi defensif justru memperbesar skeptisisme. Drone Emprit merekomendasikan pembangunan satu ruang situasi bersama antar K/L untuk berbagi data monitoring secara real time, serta penerapan konsep golden window sebagai panduan kapan K/L wajib merespons isu dan kapan sebaiknya menahan diri.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan isu politik dan keamanan nasional melalui media komunikasi dan informasi. Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat pertukaran informasi strategis, membangun kesamaan persepsi terhadap perkembangan isu nasional dan global, menyelaraskan narasi komunikasi pemerintah, memperkuat sistem deteksi dini, serta menyusun langkah mitigasi bersama terhadap berbagai potensi krisis komunikasi.
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam mendorong penguatan enam agenda utama, yaitu memperkuat pertukaran informasi strategis antar kementerian dan lembaga melalui satu ruang situasi bersama, membangun kesamaan persepsi terhadap perkembangan isu politik dan keamanan, menyelaraskan narasi komunikasi pemerintah termasuk melalui pedoman komunikasi daerah, memperkuat sistem deteksi dini dan protokol golden window terhadap potensi krisis komunikasi, menyelenggarakan pelatihan konsep bangsa dan negara bagi ASN komunikator, serta memperkuat orkestrasi suara non pemerintah melalui organisasi masyarakat sipil.
“Koordinasi melahirkan kesamaan persepsi. Kesamaan persepsi melahirkan kesatuan langkah. Kesatuan langkah membangun kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi terpeliharanya stabilitas politik, keamanan, serta keberhasilan pembangunan nasional,” tegas Eko Dono Indarto.
Sinergi yang terbangun melalui forum ini diharapkan menjadi fondasi penguatan tata kelola komunikasi publik nasional yang adaptif, terpadu, dan responsif terhadap berbagai dinamika politik dan keamanan di era digital, sekaligus memperkuat kepercayaan publik, menjaga stabilitas nasional, dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional.
(Zaenal HR)
