DI BALIK PERGANTIAN PURBAYA: KEKUASAAN, KEBIJAKAN, DAN KEPERCAYAAN PUBLIK
Oleh: Brigjen (Purn.) MJP Hutagaol ’86
RTNews. Jakarta, 15 September 2026 – Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 14 September 2026, menarik perhatian bukan hanya karena siapa penggantinya, tetapi terutama karena waktu dan proses pergantiannya yang sangat mendadak.
Pada Senin pagi, Purbaya masih menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan. Ia menghadiri rapat kerja Komite IV DPD RI bersama Kementerian Keuangan, Bappenas dan Bank Indonesia untuk membahas APBN 2027 dan Nota Keuangan.
Di tengah rapat, Purbaya menerima telepon dan kemudian meninggalkan forum.
Beberapa jam kemudian, Presiden melantik Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru.
Suahasil sendiri menyatakan bahwa dirinya baru mendapat telepon dari Istana pada pagi hari untuk bersiap menghadapi pelantikan sore harinya.
Di sinilah pertanyaan publik mulai muncul.
Mengapa pergantian Menteri Keuangan dilakukan sedemikian mendadak, ketika yang bersangkutan pada pagi harinya masih menjalankan tugas negara dan membahas APBN 2027?
Secara hukum ketatanegaraan, Presiden tentu mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.
Namun sebuah pemerintahan tidak hanya berdiri di atas kewenangan hukum.
Ada pula etika kekuasaan, tata kelola pemerintahan dan kebutuhan menjaga kepercayaan publik.
Karena sampai saat ini tidak ada penjelasan resmi yang rinci mengenai alasan spesifik Purbaya diberhentikan, publik kemudian mengisi ruang kosong tersebut dengan berbagai spekulasi.
Padahal Menteri Keuangan bukan pejabat biasa.
Ia berada pada posisi yang sangat menentukan kesehatan APBN, kebijakan fiskal, hubungan dengan pasar, kepercayaan investor dan kesinambungan program pemerintah.
Karena itu, ketika pergantian dilakukan secara mendadak, pertanyaan yang muncul bukan hanya:
“Siapa Menteri Keuangan yang baru?”
Tetapi:
“Apa yang sebenarnya berubah?”
Menariknya, setelah dilantik, Suahasil justru menyampaikan bahwa pergantian tersebut bukan perubahan arah kebijakan, melainkan kelanjutan dari pekerjaan yang sudah berjalan. Ia juga mendapat mandat Presiden untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN serta mempertahankan defisit di bawah 3 persen.
Kalau demikian, terdapat sebuah pertanyaan strategis yang patut diajukan:
Jika arah kebijakan pada dasarnya dilanjutkan, mengapa pergantian orangnya harus dilakukan secara begitu mendadak?
Pertanyaan ini tidak berarti membela Purbaya.
Begitu pula tidak berarti meragukan Suahasil.
Justru sebaliknya, pertanyaan ini diperlukan agar masyarakat dapat memahami logika keputusan negara.
Ada beberapa kemungkinan yang secara rasional dapat dibaca.
Pertama, Presiden mungkin menilai diperlukan perubahan dalam gaya dan disiplin pengelolaan fiskal. Reuters mencatat bahwa masa Purbaya diwarnai kekhawatiran mengenai pelebaran defisit, pelemahan rupiah, kebijakan yang dianggap kurang dapat diprediksi, serta kekhawatiran terhadap kredibilitas fiskal.
Kedua, Presiden mungkin membutuhkan figur yang lebih kuat dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas APBN menjelang pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.
Ketiga, bisa saja terdapat persoalan koordinasi atau perbedaan pandangan internal yang tidak disampaikan kepada publik.
Tetapi semua itu masih merupakan analisis.
Bukan fakta resmi mengenai alasan pemberhentian Purbaya.
Dan justru karena alasan resminya belum dijelaskan secara rinci, pemerintah mempunyai kepentingan untuk memberikan penjelasan yang cukup kepada publik.
Sebab dalam pemerintahan modern, ketidakjelasan juga menghasilkan risiko.
Pasar membutuhkan kepastian.
Birokrasi membutuhkan arah.
Pelaku usaha membutuhkan prediktabilitas.
Rakyat membutuhkan kepercayaan.
Pergantian Menteri Keuangan yang kedua dalam pemerintahan Presiden Prabowo setelah sebelumnya Sri Mulyani digantikan Purbaya juga membuat stabilitas kebijakan fiskal semakin penting untuk diperhatikan. Suahasil kini menjadi orang ketiga yang menduduki jabatan Menteri Keuangan dalam masa pemerintahan tersebut.
Maka persoalan sesungguhnya bukan apakah Presiden boleh mengganti Menteri Keuangan.
Tentu boleh.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
APAKAH SETIAP PERGANTIAN PEJABAT NEGARA MEMPUNYAI UKURAN, ALASAN, DAN KOMUNIKASI PUBLIK YANG JELAS?
Karena jika pejabat diganti karena kinerja, masyarakat perlu mengetahui ukuran kinerjanya.
Jika karena perbedaan arah kebijakan, masyarakat perlu mengetahui arah kebijakan yang baru.
Jika karena koordinasi pemerintahan, masyarakat perlu mengetahui dampaknya terhadap kepentingan negara.
Dan jika memang terdapat alasan lain yang bersifat strategis, publik setidaknya membutuhkan penjelasan yang memadai agar tidak terjadi ruang kosong yang kemudian dipenuhi rumor.
Di sinilah harga diri seorang pejabat negara juga perlu ditempatkan secara proporsional.
Seorang menteri memang berada di bawah kewenangan Presiden.
Tetapi ketika seseorang dipercaya menjalankan jabatan negara, ia bukan sekadar individu yang bisa datang dan pergi tanpa konteks.
Ia membawa institusi
.
Ia membawa kebijakan.
Ia membawa tanggung jawab kepada negara.
Karena itu, pergantian boleh cepat, tetapi jangan sampai komunikasi pemerintah membuat publik merasa bahwa proses pergantian pejabat negara berlangsung tanpa penjelasan yang layak.
Kekuasaan memiliki hak untuk mengambil keputusan.
Tetapi kepercayaan publik membutuhkan alasan.
Dan pada akhirnya, yang harus kita jaga bukanlah nama Purbaya.
Bukan pula nama Suahasil.
Yang harus dijaga adalah kredibilitas negara.
Sebab Menteri Keuangan dapat berganti.
Presiden dapat berganti.
Kabinet dapat berganti.
Tetapi APBN tetap milik negara dan kepercayaan rakyat tetap menjadi fondasi pemerintahan.
Karena itu, pergantian Purbaya seharusnya tidak berhenti sebagai berita reshuffle.
Ia perlu menjadi momentum untuk melihat kembali satu hal yang lebih mendasar:
Bagaimana sebuah negara demokratis mengambil keputusan besar, menjelaskan keputusan tersebut kepada rakyat, dan memastikan bahwa pergantian kekuasaan tidak menimbulkan ketidakpastian yang lebih besar daripada persoalan yang hendak diselesaikan.
Kekuasaan membutuhkan kewenangan.
Pemerintahan membutuhkan kebijakan.
Tetapi negara membutuhkan kepercayaan.
Dan kepercayaan tidak cukup hanya diminta.
Kepercayaan harus dijaga melalui keputusan yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
— MJP Hutagaol ’86
Diteruskan oleh Biyung AR
