KESAKTIAN PANCASILA: BUKAN HANYA BERTAHAN, TETAPI MEMBENTUK KARAKTER BANGSA

RTNews. BALI – Besok, 1 Oktober 2026, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

Tanggal 1 Oktober bukan sekadar tanggal dalam kalender nasional. Pemerintah menetapkannya sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967. Peringatan itu lahir dalam konteks sejarah pergolakan 1965 dan menjadi simbol keteguhan Pancasila sebagai dasar negara.

Tetapi setelah perjalanan sejarah yang panjang, barangkali kita perlu mengajukan pertanyaan yang sedikit berbeda:

APA SEBENARNYA YANG DIMAKSUD DENGAN “KESAKTIAN PANCASILA”?

Apakah Pancasila sakti karena mampu bertahan dari ancaman ideologi tertentu?

Ataukah kesaktiannya justru terletak pada kemampuan Pancasila untuk terus hidup, beradaptasi menghadapi perubahan zaman, dan tetap menjadi kompas ketika bentuk ancaman terhadap bangsa berubah?

Saya cenderung melihat yang kedua.

Sebab ancaman terhadap sebuah bangsa tidak pernah berhenti pada satu bentuk.

Dahulu ancaman dapat datang dalam bentuk perebutan kekuasaan, pemberontakan, atau pertarungan ideologi.

Hari ini bentuknya jauh lebih kompleks.

Ada perang informasi.

Ada manipulasi persepsi.

Ada algoritma.

Ada kecerdasan buatan.

Ada perang ekonomi.

Ada perebutan energi.

Ada perebutan pangan.

Ada perebutan data.

Ada kompetisi atas mineral strategis.

Ada polarisasi identitas.

Dan ada pertarungan memperebutkan cara manusia melihat kenyataan.

Tetapi ada satu medan yang sering luput kita bicarakan:

MEDAN KARAKTER MANUSIA.

Karena secanggih apa pun sistem yang dibangun, pada akhirnya sistem tetap dijalankan oleh manusia.

Dan ketika karakter manusia rusak, sistem yang baik pun dapat dibelokkan.

Di sinilah saya melihat makna Kesaktian Pancasila perlu kita naikkan ke tingkat yang lebih dalam.

Pancasila bukan hanya ideologi yang harus dipertahankan.

Pancasila adalah sistem nilai yang harus bekerja.

PANCASILA BUKAN HANYA TEMBOK, TETAPI SISTEM KEHIDUPAN

Ada sebuah pemikiran yang menarik untuk dijadikan pemantik: kelima sila Pancasila tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan berjenjang.

Sila Pertama memberi landasan bagi Sila Kedua.

Sila Kedua menghidupkan Sila Ketiga.

Sila Ketiga menyediakan ruang bagi Sila Keempat.

Dan Sila Keempat menjadi jalan menuju Sila Kelima.

Bahkan hubungan itu dapat dibaca secara lebih dinamis: Sila Kelima bukan hanya tujuan, tetapi juga menjadi cermin untuk menguji apakah sila-sila sebelumnya benar-benar telah diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Artinya, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan.

Ia harus mengalir dari nilai menjadi karakter, dari karakter menjadi tindakan, dari tindakan menjadi kebijakan, dan dari kebijakan menjadi keadilan.

Di sinilah persoalannya menjadi jauh lebih besar.

KESAKTIAN PANCASILA DIUJI OLEH KARAKTER

Ketuhanan Yang Maha Esa bukan sekadar pengakuan bahwa manusia percaya kepada Tuhan.

Ia seharusnya membentuk batas moral.

Manusia boleh mempunyai kekuasaan.

Manusia boleh mempunyai kekayaan.

Manusia boleh mempunyai jabatan.

Tetapi semuanya memiliki batas.

Pertanyaan Pancasila kemudian bukan hanya:

“Apa yang boleh saya lakukan?”

Melainkan:

“APA YANG SEHARUSNYA TIDAK SAYA LAKUKAN, WALAUPUN SAYA MAMPU MELAKUKANNYA?”

Di situlah karakter bekerja.

Seorang manusia yang mempunyai kekuasaan tetapi tidak mempunyai kendali atas dirinya dapat membahayakan sistem.

Seorang manusia yang mempunyai akses terhadap uang tetapi kehilangan rasa cukup dapat tergoda menyalahgunakan kewenangan.

Seorang manusia yang mempunyai jabatan tetapi tidak memiliki rasa malu dapat menganggap fasilitas sebagai hak pribadi.

Maka pemberantasan korupsi pada akhirnya bukan hanya persoalan hukum.

Ia juga persoalan karakter.

Hukum diperlukan untuk memberikan batas dan sanksi.

Tetapi karakter diperlukan agar manusia tidak terus-menerus mencari celah untuk melanggar batas.

KETIKA FASILITAS MEWAH MENJADI CERMIN

Kita tidak perlu pergi jauh untuk melihat ujian tersebut.

Beberapa hari terakhir, publik melihat temuan Ombudsman mengenai fasilitas yang dinilai mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. Temuan itu kemudian menjadi bahan pembahasan DPR dan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi terkait. Dalam rapat DPR, persoalan tersebut dikaitkan dengan kesetaraan perlakuan, pengawasan, tata kelola, dan dugaan adanya fasilitas khusus.

Kita harus berhati-hati.

Temuan fasilitas mewah tidak otomatis berarti telah terjadi tindak pidana korupsi. Fakta hukum tetap harus diperiksa melalui mekanisme yang berlaku.

Tetapi justru di sinilah pertanyaan Pancasila menjadi menarik.

MENGAPA DALAM SEBUAH SISTEM YANG SEHARUSNYA MENJUNJUNG KEADILAN, BISA MUNCUL PERTANYAAN TENTANG FASILITAS ISTIMEWA?

Pertanyaan itu lebih besar daripada satu ruangan.

Lebih besar daripada satu lembaga.

Dan lebih besar daripada siapa pemilik barang tersebut.

Ia menyentuh persoalan karakter dan tata kelola:

APAKAH KEKUASAAN MEMBERIKAN KEISTIMEWAAN, ATAU JUSTru MEMBERIKAN TANGGUNG JAWAB?

Sebab semakin tinggi akses seseorang terhadap kekuasaan, semakin besar pula tuntutan integritasnya.

Di sinilah Sila Kedua dan Sila Kelima bertemu.

Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut perlakuan yang bermartabat.

Keadilan sosial menuntut agar tidak ada hukum dan pelayanan yang diam-diam memiliki kelas berdasarkan kekuatan, uang, atau kedekatan.

KORUPSI: UJIAN NYATA PANCASILA

Korupsi juga tidak dapat dilihat hanya sebagai pencurian uang negara.

Korupsi merusak mata rantai Pancasila.

Ketika seseorang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, yang rusak bukan hanya anggaran.

Ada kepercayaan yang rusak.

Ada rasa keadilan yang rusak.

Ada martabat manusia yang direndahkan.

Ada persatuan sosial yang perlahan terkikis karena masyarakat merasa hukum tidak berlaku sama.

Dan akhirnya ada demokrasi yang kehilangan makna.

Karena itu, korupsi dapat kita lihat sebagai salah satu tes paling nyata terhadap daya hidup Pancasila.

KPK sendiri pada 2026 masih menempatkan pembentukan dan penguatan nilai integritas sebagai bagian penting dari agenda antikorupsi. Dalam program PAKU Integritas, KPK menekankan bahwa integritas perlu terus dilatih dan dibiasakan, bukan dianggap sebagai sesuatu yang otomatis melekat selamanya.

Ini menarik.

Karena berarti integritas bukan sekadar slogan.

Ia adalah kebiasaan yang harus dibangun terus-menerus.

RUU PERAMPASAN ASET DAN PERTANYAAN YANG LEBIH DALAM

Pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR juga memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi bukan persoalan sederhana.

Di satu sisi, negara membutuhkan instrumen yang efektif untuk memulihkan aset hasil tindak pidana.

Di sisi lain, kewenangan yang besar harus disertai kepastian hukum, akuntabilitas, pengawasan, dan perlindungan agar tidak berubah menjadi penyalahgunaan kekuasaan. Itu juga menjadi perhatian yang disampaikan sejumlah anggota Komisi III dalam pembahasan pada September 2026.

Di sinilah Pancasila kembali memberikan kerangka.

Memberantas korupsi harus tegas.

Tetapi ketegasan harus tetap manusiawi.

Kekuasaan harus kuat.

Tetapi kekuatan harus dibatasi hukum.

Negara harus mampu mengambil kembali hak rakyat yang dirampas.

Tetapi prosesnya harus tetap dapat dipertanggungjawabkan.

KEKUASAAN TANPA MORAL BERBAHAYA.

HUKUM TANPA KEADILAN BERBAHAYA.

KEKAYAAN TANPA KARAKTER BERBAHAYA.

Dan bahkan:

PEMBERANTASAN KORUPSI TANPA KEPastian HUKUM JUGA BERBAHAYA.

Inilah keseimbangan yang sebenarnya ingin dijaga oleh Pancasila.

DARI PERANG FISIK MENUJU PERANG PERSEPSI

Dunia 2026 berbeda dengan dunia 1965.

Dulu penguasaan ruang fisik merupakan salah satu unsur utama kekuatan.

Sekarang penguasaan ruang informasi dapat sama strategisnya.

Seseorang tidak perlu menduduki wilayah untuk memengaruhi masyarakat.

Cukup memengaruhi informasi yang masuk ke kepala manusia.

Cukup membuat kebohongan tampak seperti kebenaran.

Cukup membuat masyarakat kehilangan kepercayaan satu sama lain.

Cukup membuat perbedaan menjadi kebencian.

Cukup membuat rakyat tidak lagi percaya kepada institusi, hukum, ilmu pengetahuan, bahkan kepada sesamanya.

Karena itu, tantangan Pancasila pada era digital bukan hanya menjaga agar orang tetap hafal lima sila.

Tantangannya adalah menjaga agar akal sehat, martabat manusia, persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan tetap menjadi fondasi ketika manusia berhadapan dengan banjir informasi.

Inilah medan baru.

Bukan lagi hanya perang merebut tanah.

Tetapi perang memperebutkan persepsi manusia atas realitas.

AI: ANCAMAN ATAU ALAT?

Kecerdasan buatan juga menghadirkan pertanyaan baru.

AI dapat membantu manusia mengolah data, menemukan pola, mempercepat pekerjaan, dan memperluas pengetahuan.

Tetapi teknologi yang sama dapat digunakan untuk menghasilkan manipulasi informasi, mempercepat penyebaran konten palsu, atau membentuk persepsi publik dalam skala yang sebelumnya sulit dibayangkan.

Karena itu, persoalannya bukan:

“Apakah AI baik atau buruk?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

“NILAI APA YANG MENGENDALIKAN MANUSIA KETIKA MANUSIA MENGENDALIKAN AI?”

Di sinilah Pancasila kembali menemukan relevansinya.

Teknologi tidak mempunyai moral dengan sendirinya.

Manusialah yang memberikan arah.

Maka semakin hebat teknologi, semakin penting pula fondasi moral manusia.

AI dapat memperbesar kemampuan manusia.

Tetapi Pancasila harus memastikan bahwa kemampuan tersebut tetap diarahkan kepada kemanusiaan dan keadilan.

SUMBER DAYA ALAM JUGA UJIAN PANCASILA

Kita juga sedang memasuki era ketika energi, pangan, mineral strategis, data, dan teknologi menjadi bagian penting dari kekuatan nasional.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar.

Tetapi kekayaan alam baru menjadi kekuatan nasional apabila pengelolaannya menghasilkan nilai tambah, kedaulatan, dan kemakmuran yang dirasakan rakyat.

Di sinilah Sila Kelima kembali menjadi cermin.

Pertanyaannya bukan hanya:

BERAPA BESAR KEKAYAAN ALAM KITA?

Tetapi:

SIAPA YANG MENDAPATKAN MANFAAT DARI KEKAYAAN TERSEBUT?

Dan pertanyaan berikutnya:

APAKAH PENGELOLAANNYA MEMPERKUAT KEMANDIRIAN BANGSA ATAU JUSTRU MEMPERDALAM KETERGANTUNGAN?

Sebab keadilan sosial bukan berarti semua orang harus memiliki jumlah yang sama.

Keadilan sosial berarti sistem negara bekerja agar kesempatan, perlindungan, sumber daya, dan hasil pembangunan tidak dibajak oleh segelintir kepentingan.

DARI SILA KE-1 SAMPAI SILA KE-5: SEBUAH ALIRAN

Kalau kita sederhanakan, Pancasila dapat dibaca sebagai sebuah aliran nilai:

KETUHANAN → MORAL

MORAL → KEMANUSIAAN

KEMANUSIAAN → PERSATUAN

PERSATUAN → KEBIJAKSANAAN POLITIK

KEBIJAKSANAAN POLITIK → KEADILAN SOSIAL

Tetapi aliran itu tidak berhenti di Sila Kelima.

Keadilan sosial kemudian menjadi cermin.

Jika hasil akhirnya tidak adil, kita harus berani kembali ke hulu.

Mungkin ada persoalan moral.

Mungkin ada persoalan kemanusiaan.

Mungkin persatuan telah berubah menjadi sekadar slogan.

Mungkin demokrasi telah kehilangan hikmat kebijaksanaan.

Mungkin karakter manusianya yang perlu diperbaiki.

Mungkin seluruh mata rantai perlu diperiksa.

Dengan demikian, Pancasila bukan garis lurus.

Ia lebih menyerupai sistem kehidupan yang terus melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri.

Dan justru di sinilah saya melihat kekuatan filosofis Pancasila.

KESAKTIAN PANCASILA BUKAN HANYA SOAL MASA LALU

Kita sering melihat Kesaktian Pancasila dari kaca spion sejarah.

Itu penting.

Bangsa yang tidak mengenal sejarah akan kehilangan arah.

Tetapi bangsa yang hanya hidup dari sejarah juga dapat kehilangan kemampuan membaca masa depan.

Karena itu, 1 Oktober 2026 seharusnya menjadi momentum untuk bertanya:

APA YANG HARUS DIHADAPI PANCASILA HARI INI?

Jawabannya tidak hanya ideologi.

Tetapi juga:

korupsi,

krisis integritas,

penyalahgunaan kekuasaan,

ketimpangan,

polarisasi,

manipulasi informasi,

AI,

perang persepsi,

ketergantungan teknologi,

perebutan energi,

pangan,

mineral strategis,

dan hilangnya rasa keadilan.

Bentuknya berbeda.

Tetapi prinsip yang diuji tetap sama.

APAKAH MANUSIA MASIH MAMPU MENGENDALIKAN DIRINYA KETIKA MEMEGANG KEKUASAAN?

GENERASI HARI INI MEMPUNYAI UJIAN SENDIRI

Generasi 1965 mempunyai ujian sejarahnya sendiri.

Generasi sekarang mempunyai ujian yang berbeda.

Kita tidak mungkin menjawab ancaman abad ke-21 hanya dengan cara berpikir abad ke-20.

Tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan fondasi yang membuat Indonesia tetap Indonesia.

Teknologi boleh berubah.

Ekonomi boleh berubah.

Politik global boleh berubah.

Perang boleh berubah bentuk.

Generasi boleh berganti.

Tetapi pertanyaan dasarnya tetap:

UNTUK SIAPA NEGARA INI DIBANGUN?

UNTUK APA KEKUASAAN DIGUNAKAN?

APA YANG MENJADI BATAS MORAL MANUSIA?

BAGAIMANA PERBEDAAN DIUBAH MENJADI KEKUATAN?

DAN BAGAIMANA KEMAJUAN AKHIRNYA MENJADI KEADILAN?

Jika Pancasila mampu terus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam setiap zaman, maka di situlah kesaktiannya.

Bukan karena Pancasila kebal terhadap perubahan.

Tetapi karena Pancasila mampu memberi arah di tengah perubahan.

1 OKTOBER 2026: SAATNYA BERCERMIN

Besok kita mungkin kembali berdiri tegak.

Merah Putih berkibar.

Teks Pancasila dibacakan.

Ikrar dibacakan.

Nama para pahlawan dikenang.

Semua itu penting.

Tetapi mungkin ada satu pertanyaan yang lebih penting:

SUDAHKAH PANCASILA MENGUBAH KARAKTER KITA?

Karena kalau seseorang hafal Pancasila tetapi masih merasa wajar mengambil sesuatu yang bukan haknya, ada yang belum selesai.

Kalau seseorang berbicara tentang Ketuhanan tetapi menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, ada yang belum selesai.

Kalau seseorang berbicara tentang persatuan tetapi terus memelihara kebencian, ada yang belum selesai.

Kalau seseorang berbicara tentang demokrasi tetapi menganggap kekuasaan sebagai milik kelompoknya, ada yang belum selesai.

Dan kalau pembangunan terus berjalan tetapi rasa keadilan masyarakat semakin jauh, ada yang belum selesai.

Maka Kesaktian Pancasila bukan hanya pertanyaan:

“APAKAH PANCASILA MASIH BERTAHAN?”

Tetapi:

“APAKAH PANCASILA MASIH BERHASIL MEMBENTUK MANUSIA INDONESIA?”

Itulah pertanyaan yang mungkin lebih dalam.

Sebab negara yang kuat bukan hanya negara yang mempunyai senjata.

Bukan hanya negara yang mempunyai ekonomi besar.

Bukan hanya negara yang mempunyai teknologi canggih.

Tetapi negara yang mempunyai manusia berkarakter.

Manusia yang mampu mengendalikan dirinya ketika memiliki kekuasaan.

Manusia yang tetap jujur ketika tidak ada yang melihat.

Manusia yang tahu bahwa jabatan adalah amanah.

Manusia yang memahami bahwa kekayaan negara bukan milik pribadi.

Manusia yang mampu menggunakan kecerdasan untuk membangun, bukan memanipulasi.

Manusia yang mampu berbeda tanpa bermusuhan.

Dan manusia yang memahami bahwa sebesar apa pun kekuasaan yang dimiliki, dirinya tetap berada di bawah nilai moral yang lebih tinggi.

PANCASILA HARUS HIDUP

Karena itu, jangan biarkan Pancasila hanya hidup di atas kertas.

Hidupkan ia dalam cara kita menggunakan kekuasaan.

Hidupkan ia dalam cara kita memperlakukan manusia.

Hidupkan ia dalam cara kita menjaga persatuan.

Hidupkan ia dalam cara kita berdemokrasi.

Hidupkan ia dalam cara kita mengelola kekayaan alam.

Hidupkan ia dalam cara kita menggunakan teknologi.

Hidupkan ia dalam cara kita memperlakukan mereka yang lemah.

Hidupkan ia dalam keberanian melawan korupsi.

Dan hidupkan ia terutama dalam karakter manusia yang menjalankan negara.

Pada akhirnya, ukur semuanya dengan satu pertanyaan:

APAKAH INDONESIA MENJADI LEBIH ADIL, LEBIH MANUSIAWI, LEBIH BERSATU, LEBIH BIJAK, LEBIH BERINTEGRITAS, DAN LEBIH BERDAULAT?

Jika jawabannya ya, maka Pancasila bukan sekadar kita pertahankan.

PANCASILA SEDANG HIDUP.

Dan jika suatu hari nanti generasi mendatang bertanya:

“Mengapa Pancasila disebut sakti?”

Mungkin jawabannya bukan lagi semata-mata karena Pancasila pernah menghadapi ancaman pada masa lalu.

Jawabannya adalah:

KARENA SETIAP GENERASI YANG MENGHADAPI ZAMANNYA SENDIRI MAMPU MENEMUKAN KEMBALI KEKUATAN PANCASILA UNTUK MENJAGA MANUSIA, BANGSA, DAN MASA DEPAN INDONESIA.

Sebab kesaktian Pancasila pada akhirnya bukan terletak pada lima kalimat yang kita hafalkan.

KESAKTIANNYA TERLETAK PADA KEMAMPUAN MANUSIA INDONESIA UNTUK MENJADIKANNYA KARAKTER, MENJADIKANNYA TINDAKAN, DAN MEMBUKTIKANNYA DALAM KEHIDUPAN NYATA.

ITULAH UJIAN KESAKTIAN PANCASILA DI ZAMAN KITA.

Diteruskan oleh Biyung AR,Bali